BeritaPangkep – Anggota Komisi I DPRD Pangkep, Muhammad Irwan mempertanyakan pembangunan tower di Kecamatan Balocci. Irwan mengatakan, pembangunan yang dilakukan tanpa dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini harus mendapatkan sanksi berupa denda.

Pembangunan tower oleh salah satu provider ini terhenti setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Pangkep menghentikan karena tidak memilik IMB. Irwan meminta pihak DPM-PTSP tidak memproses permohonan IMB proyek ini tanpa sanksi denda sesuai perda.

“Harus ada sanksinya sesuai perda, supaya ada efek jeranya. Nanti semua orang membangun saja tanpa IMB dan mengurus setelah ketahuan,” kata Irwan, Kamis 23 Februari 2017.

“Saya mendapat laporan kalau mereka (provider) baru urus IMBnya melalui seorang oknum. Saya harap dinasnya tidak buru-buru mengeluarkan dulu, masa seenaknya melanggar tanpa sanksi,” lanjutnya. 

Politisi Partai NasDem ini juga berencana melakukan pemanggilan terhadap pihak provider dan DPM-PTSP Kabupaten Pangkep pada Senin mendatang.

“Besok suratnya dikirim. Kita jadwalkan Senin nanti hadir di DPRD dan kita dengar keterangannya,” ujarnya. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.