Dituding penyebab kelangkaan ikan, ini penjelasan Asosiasi Cantrang

Diposting pada 578 views

Ketua Asosiasi Nelayan Cantrang Sulsel, Abdul Rasyid

BeritaPangkep – Isu kurangnya hasil tangkap nelayan pesisir karena maraknya aktifitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan, khususnya pukat harimau ditanggapi Ketua Asosiasi Nelayan Cantrang Sulawesi Selatan, Abdul Rasyid.

Puang Rompa sapaan akrabnya, menegaskan, tidak ada nelayan diwilayah Pangkep bahkan Sulawesi yang menggunakan pukat harimau. Selama ini, ada anggapan dikalangan nelayan pesisir, bahwa cantrang adalah pukat harimau.

Terkait penggunaan alat tangkap jaring tarik sepeti yang digunakan nelayan cantrang, Puang Rompa menjelaskan.

“Selama ini di Pangkep tidak ada lagi nelayan yg menggunakan alkap jaring yang berdiameter kecil. Kecuali jaring bagang, hasilnya tanggkapannya pun kalau bukan bagang tidak akan bisa didapat. Perlu juga diketahui bersama bahwa ada jenis ikan yang mengharuskan menggunakan alkap (alat tangkap) bermata jaring kecil karena ikan tersebut memang tidak besar,” jelasnya. 

“Kemudian ada posisi ikan yang hidup bergerombol di karang. Alkap yg bermata jaring kecil tidak semua dilarang, tidak ada aturan yang jelas tentang pelarangan jaring bermata kecil,” lanjutnya. 

Sebelumnya, nelayan pesisir di wilayah Pangkep mengeluhkan  kurangnya ikan hasil tangkapan mereka karena aktifitas illegal fishing. 

Puang Rompa menambahkan, dalam Permen nomor 2 Tahun 2014 sudah jelas bahwa pukat tarik hela tidak diperbolehkan dan 17 jenis Alkap yang dilarang. Pelarangan tersebut bukan tentang kecilnya jaring tapi kebanyakan hanya proses penangkapan yg tidak diperbolehkan. Dan pada Permen Nomor 71 tahun 2016 yang juga mengatur hal yang sama.

Terkait teknis pelarangannya, Kementerian Kelautan mengatur penggantian alat tangkap nelayan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam bentuk pendampingan. Ia berharap pelarangan alat tangkap yang bisa merusak lingkungan diikuti dengan penggantian alat tangkap.

“Sudah jelas perlu dan wajib. Karena tdk serta merta ada pelarangan yang terjadi hanya pembiaran tanpa peduli. Edaran menteri cukup jelas soal pendampingan penggantian alat tangkap. Tapi pertanyaan siapa ya mau laksanakan pendampingan tersebut,” terangnya. 

Ia mengatakan sudah mengadukan hal ini kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel dan Kabupaten Pangkep terkait pendampingan. 

Membentuk kelompok kerja, fasilitasi akses dana, relokasi areal penangkapan ikan, memfasilitasi pelatihan penggantian alat tangkap dan tidak menerbitkan izin baru untuk alat tangkap yang dilarang.

Data yang dimilikinya, sekira 300 lebih nelayan yang menggunakan alat tangkap cabtrang dan dogol. Jika pendampingan ini tidak dilakukan, maka pelarangan penggunaan cantrang dan dogol tidak diikuti dengan pendampingan maka  pelarangan tersebut tidak akan efektif dan hanya merugikan nelayan kecil saja. 

“Sebagai tugas kita bersama bahwa semua nelayan korban Permen nomor 2 wajib untuk mengadakan pendampingan sampai bulan Juni sebagaimana yang dijelaskn disurat edaran KKP PD tgl 3 Januari 2017,” pungkasnya.