oleh

Masyarakat Pangkep sepakat tolak politik kotor dalam pilgub 2018

BeritaPangkep – Masyarakat Pangkep dengan tegas menolak cara-cara kotor dalam pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) Sulsel 2018. Hal ini tertuang dalam deklarasi Tolak dan Lawan Politk Uang dan Politisasi SARA. Deklarasi yang digagas Panwaslu Kabupaten Pangkep di gedung Islamic Centre ini dihadiri Bupati Pangkep, SYamsuddin Hamid, Kapolres Pangkep AKBP Bambang Wijanarko, Kajari Pangkep, Firmansyah Subhan,Ketua KPU Burhan Pangkep Burhan, Dandim 1421 Letkol Kav Budi Medina bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan, organiassi kepemudaan dan unsur masyarakat lainnya.

Ketua Panwaslu Pangkep, Syamsir Salam menuturkan, bahwa selain di atur dalam undang-undang, larangan politik uang dan politisasi sara juga di atur dalam agama. “Kita berharap masyarakat memahami apa yang dilarang sebagaimana tertuang dalam Undang-undang. Apalagi dalam UU Nomor 10 tahun 2016, Panwaslu diberikan kewenangan untuk mengeksekusi pelanggaran dimaksud,” ujar Syamsir, Rabu 14 Februari 2018.

Ditambahkan Syamsir, deklarasi yang juga diikuti Pemkab Pangkep beserta unsur muspida di Pangkep ini merupakan bukti keseriusan Panwas untuk mengajak dan mencegah pelanggaran dalam pemilu. Ia pun menegaskan, bahwa antara money politik dan cost politik telah memiliki batasan yang jelas.

“Tidak ada lagi bahasa cost politik, karena dalam PKPU dijelaskan, di atas 25 ribu maka sudah disebut money politik, artinya pelanggaran,” terang Syamsir.

Dijelaskan Syamsir, pasal 187 UU Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan pihak yang terlibat politik uang dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar

Komentar

Disarankan Untuk Anda