29.7 C
Pangkajene
Jumat, Oktober 30, 2020

Soal Beda-beda Jumlah Halaman UU Ciptaker yang Beredar, Ini Penjelasan DPR RI

JAKARTA, BeritaPangkep – Sejak disahkan 5 Oktober lalu, banyak beredar draft Rancangan Undang-undang maupun yang dikalim sebagai UU Cipta Kerja dengan jumlah halaman yang berbeda-beda. Hal itu menimbulkan pertanyaan di masyarakt diluar isi UU tersebut yang masih mendapat penolakan khususnya kalangan buruh dan mahasiswa.

Setidaknya ada lima draft yang beredar di masyarakat. Pertama RUU setebal 1.028 halaman (Maret 2020). Kedua 905 halaman (5 Oktober), ketiga versi 1.052 halaman (9 Oktober), keempat 1.035 halaman (12 Oktober) dan yang terakhir 812 halaman (13 Oktober).

Dalam konfrensi pers di Gedung DPR RI, Selasa 13 Oktober 2020, Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menjelaskan penyebab adanya perbedaan halaman disejumlah draft yang beredar.

Jumlah halaman yang telah diedit kini 812 halaman, kata Azis lantaran perbedaan kertas penyusunan antara baleg dan Sekjen DPR.

“Proses Baleg menggunakan kertas biasa. Saat masuk ditngkat dua di sekjen mengguakan kertas legal paper yang jadi syarat Undang-undang. Sehingga besar tipisnya ada 1000 (halaman) sekian, tapi setelah pengetikan final tota pasal halaman hanya 812 halaman,” jelas politisi Partai Golkar ini.

Azis yang diampingi pimpinan DPR dan Baleg DPR RI ini membantah jika perbahahan halaman tersebut karena ada pasal-pasal selundupan. Ia mengatakan, adanya pasal selundupan terseut resikonya sangat besar dan mempunyai ancaman pidana.

“Bahwa saya jamin sesuai sumpah jabatan saya dan seluruh rekan yang ada disini tentu kami tidak berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal. Itu kami jamin sumpah jabatan kami,” kata Azis.

Ia menambhakan, proses pengeditan telah selesai dan siap untuk dikirim ke presiden unutk disahkan. “Saat ini RUU tersebut telah siap untuk dikirim untuk selanjutnya mendapatkan tanda tangan presiden,” ujarnya.

“Perlu diketahuibahwa apabila ada hal-hal kekeliruan dalam teknis dan redaksional maka sekretariat negara masih memungkinkan untuk mengoreksi danmun dengan persetujuan dan klarifikasi dari DPR,” jelasnya.

Ikuti Kami

7,369FansSuka
2,030PengikutMengikuti
448PengikutMengikuti
10,245PelangganBerlangganan