Prabowo Akan Longgarkan TKDN, Dubes Jepang Berkomentar

Jakarta, PANGKEP NEWS – Prabowo Subianto, Presiden RI, berencana untuk memberikan kelonggaran terhadap tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Menanggapi langkah ini, Masaki Yasushi, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, menyatakan bahwa inisiatif tersebut mungkin merupakan respons dari pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).

Masaki menambahkan bahwa perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia pada prinsipnya selalu menghormati dan memenuhi persyaratan TKDN. Namun, pada beberapa kesempatan, perusahaan-perusahaan ini menghadapi tantangan dalam mematuhi ketentuan TKDN dari pemerintah Indonesia.

“Perusahaan Jepang selalu menghargai persyaratan konten lokal. Namun, terkadang sulit untuk memenuhi semua persyaratan tersebut, sehingga kami menyambut baik kebijakan pelonggaran persyaratan konten lokal ini,” ujarnya kepada PANGKEP NEWS, Minggu (8/6/2025).

Pada momen yang sama, Masaki Yasushi juga menyadari bahwa kebijakan TKDN penting untuk menjaga keberlangsungan industri lokal, terutama dalam hal penggunaan komponen domestik.

“Saya percaya kita memerlukan keseimbangan yang tepat. Secara keseluruhan, kami menyambut baik tren pelonggaran persyaratan kandungan lokal ini, dan saya ingin melihat bagaimana kebijakan ini berdampak dari satu industri ke industri lain, atau dari satu produk ke produk lainnya,” jelasnya.

Dipercaya bahwa perusahaan Jepang akan lebih terbuka terhadap kebijakan pelonggaran TKDN ini. Masaki Yasushi berharap langkah ini dapat meningkatkan investasi baru dari Jepang di masa depan.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa aturan TKDN bisa mengurangi daya saing Indonesia dengan negara lain. Oleh karena itu, Prabowo meminta para menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk membuat kebijakan TKDN yang lebih fleksibel dan realistis.

“Mohon kepada para menteri saya untuk realistis, buatlah TKDN yang lebih realistis. Masalah kemampuan dalam negeri, pendidikan, iptek, dan sains, tidak bisa hanya diatasi dengan regulasi TKDN,” tegas Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Jakarta, dikutip Minggu (8/6/2025).