Jakarta – Bantuan Pangan Beras Dimulai Akhir Juni

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengumumkan bahwa pemerintah akan kembali meluncurkan bantuan pangan berupa beras dan tunai mulai akhir Juni hingga Juli 2025. Program ini ditargetkan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh nusantara, terutama di wilayah timur yang rentan terhadap kekurangan pangan.

Zulhas memastikan bahwa anggaran untuk program ini telah siap dan hanya tinggal diimplementasikan.

“Untuk bantuan beras ini, kita sudah memiliki cadangan dari Bulog. Dana yang disimpan di Bulog telah diselesaikan oleh Kementerian Keuangan sebelumnya. Totalnya Rp16,6 triliun. Sekarang baru akan dikeluarkan dan digunakan untuk dua bulan, yang berarti 20 kilogram dikalikan 18,3 juta KPM. Jadi, semuanya telah disepakati,” jelas Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, pada Kamis (12/6/2025).

Bantuan ini, menurutnya, adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas sebelumnya. Selain beras, pemerintah juga akan menyediakan bantuan tunai langsung sebesar Rp200 ribu per keluarga setiap bulan.

“Selain Rp400 ribu kali 18,3 juta dalam bentuk bansos,” tambahnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, juga mengonfirmasi jadwal penyaluran bantuan ini. Program ini akan dimulai pada akhir Juni hingga Juli.

“Bantuan pangan selama dua bulan, 10 kg untuk 18,3 juta KPM. Pada saat yang sama, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan uang tunai Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, sehingga totalnya Rp400 ribu per keluarga. Ini adalah langkah stimulus ekonomi yang berjalan bersamaan,” jelas Arief setelah konferensi pers.

Ketika ditanya kapan bantuan akan mulai disalurkan, Arief menjelaskan bahwa persiapan teknis sedang dilakukan.

“Akhir Juni hingga Juli. Kami perlu mempersiapkan pengemasan 10 kg dikali dua bulan. Penyaluran difokuskan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan, terutama di Indonesia Timur seperti Papua. Oleh karena itu, pengiriman dilakukan sekaligus untuk dua bulan agar lebih efisien,” ungkapnya.

Sehubungan dengan pemadanan data penerima, Arief menyatakan prosesnya terus berlangsung dan hampir selesai.

“Wakil Menteri Sosial dan tim BPKP terus bekerja. Data terakhir menunjukkan 16,5 juta KPM telah diverifikasi. Namun, proses ini terus bergerak. Kami berharap segera mencapai target 18,3 juta KPM. Harusnya dalam waktu dekat sudah tuntas,” katanya.