Kenaikan Harga Beras di Jepang Menimbulkan Tekanan Politik

Jakarta, PANGKEP NEWS – Kenaikan harga beras yang signifikan di Jepang telah memicu krisis politik baru ketika pemilu semakin dekat. Di tengah area persawahan yang terlihat damai, keresahan di antara petani dan konsumen semakin meningkat. Pemerintah pun terpaksa mengeluarkan stok darurat mereka.

Harga beras eceran hampir dua kali lipat dalam satu tahun terakhir, mencapai 4.285 yen (Rp483 ribu) per 5 kilogram pada bulan Mei lalu. Meskipun kini sudah sedikit menurun, kemarahan publik tidak kunjung surut.

Satoshi Yamazaki, seorang petani padi di Niigata, merasakan tekanan ini. “Ada kesenjangan besar antara harga di toko dan yang kami terima sebagai petani. Kami bukanlah pihak yang menikmati kenaikan harga ini,” ungkapnya kepada AFP, Kamis (12/6/2025).

Yamazaki menanam 10% dari padinya secara organik dengan menggunakan bebek sebagai pengendali hama alami. Walaupun metode ini unik, keuntungan yang diperoleh tetap tipis.

“Masyarakat menginginkan beras yang murah dan berkualitas tinggi, namun itu hanyalah ilusi,” katanya. “Saya berharap ini menjadi momen untuk memahami apa yang diperlukan dalam menanam sebutir beras.”

Tekanan Terhadap Pemerintah

Untuk meredakan kemarahan konsumen, pemerintah di bawah Perdana Menteri Shigeru Ishiba mulai menjual beras cadangan nasional langsung kepada pengecer. Ini adalah langkah yang biasanya hanya dilakukan pada saat terjadi bencana.

Namun, langkah ini mendapat kritik. Beras cadangan sering kali disebut sebagai “beras tua” oleh oposisi dan warganet, bahkan dibandingkan dengan pakan ternak.

Sementara itu, Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi menegaskan bahwa pemerintah sedang mempercepat penyaluran cadangan beras demi menstabilkan harga. “Kami tidak bisa membiarkan rakyat menderita akibat inflasi bahan pokok,” tegasnya.

Kenaikan harga beras diperparah oleh cuaca ekstrem, aksi penimbunan, dan panic buying setelah pemerintah mengeluarkan peringatan gempa tahun lalu. Popularitas beras lokal juga meningkat karena harga impor yang melonjak, ditambah dengan peningkatan jumlah wisatawan yang turut meningkatkan konsumsi.

Namun, akar permasalahan sebenarnya lebih dalam: kebijakan pengurangan lahan pertanian padi yang sudah berlangsung sejak 1971.

“Kami telah memangkas sawah selama 55 tahun dan itu menghancurkan pertanian Jepang,” ujar Toru Wakui, ketua kelompok tani di Akita. Ia mendesak pemerintah untuk segera membalik arah kebijakan dan memperluas lahan tanam. Wakui juga menyarankan agar Jepang mendukung generasi muda untuk terjun ke pertanian melalui skema investasi rendah dengan bantuan sektor swasta.

Sementara itu, Kazunuki Oizumi, profesor emeritus dari Universitas Miyagi, menyebutkan bahwa 80% petani padi di Jepang bekerja paruh waktu dengan lahan sempit dan pendapatan utama berasal dari pekerjaan lain atau pensiun.

Di sisi lain, krisis harga beras ini turut menyeret popularitas Perdana Menteri Ishiba ke titik terendah sejak menjabat Oktober lalu. Inflasi dan beban hidup yang meningkat menjadi isu utama menjelang pemilu Majelis Tinggi bulan depan.

Ishiba menyatakan bahwa peningkatan produksi adalah salah satu opsi untuk menurunkan harga, namun ia menekankan pentingnya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

(sef/sef)