Kamboja Tantang Thailand ke Mahkamah Internasional di Tengah Ketegangan Perbatasan

Jakarta, PANGKEP NEWS – Ketegangan antara Kamboja dan Thailand di sepanjang perbatasan kembali meningkat. Setelah pembicaraan bilateral gagal dan bentrokan bersenjata yang mengakibatkan kematian seorang prajurit, Kamboja memutuskan untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag.

Pemerintah Phnom Penh secara resmi mengajukan permohonan kepada Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Thailand. Keputusan ini diambil setelah konflik berkepanjangan sepanjang 820 km perbatasan tidak menemukan solusi.

“Kamboja memilih solusi damai melalui hukum internasional dengan bantuan ICJ untuk menyelesaikan masalah perbatasan,” ujar Perdana Menteri Hun Manet dalam unggahan di Facebook pada Minggu (15/6/2025), yang dilaporkan oleh Reuters.

Dalam unggahan tersebut, Hun Manet juga menampilkan foto Wakil Perdana Menteri Prak Sokhonn memegang surat resmi untuk ICJ, yang diklaim memuat permintaan resmi dari Kamboja kepada pengadilan internasional di Den Haag.

Konfrontasi terbaru terjadi pada 28 Mei lalu, yang menyebabkan tewasnya satu tentara Kamboja dalam bentrokan singkat di wilayah yang diklaim kedua negara. Insiden ini menyoroti potensi peningkatan ketegangan di empat titik perbatasan yang masih disengketakan.

Hun Manet menyatakan bahwa keempat wilayah ini “rumit dan berisiko tinggi memicu konflik bersenjata dan tidak dapat diselesaikan melalui pembicaraan bilateral.” Oleh karena itu, Kamboja telah mengusulkan agar Thailand bersama-sama membawa kasus ini ke ICJ, namun akan melanjutkan proses hukum secara sepihak jika Bangkok menolak.

Di sisi lain, Thailand belum memberikan tanggapan resmi. Kementerian Luar Negeri Thailand menolak memberikan komentar saat dimintai pernyataan. Sebelumnya, Bangkok menyatakan tidak mengakui yurisdiksi ICJ dalam sengketa ini dan lebih memilih menyelesaikannya melalui jalur bilateral.

Pembicaraan demarkasi perbatasan terbaru akhir pekan lalu kembali menemui jalan buntu. Walaupun kedua belah pihak berjanji untuk meredakan ketegangan, hasil konkret belum tercapai. Thailand hanya menyatakan akan “melanjutkan diskusi dan implementasi bersama,” dan dijadwalkan akan menjadi tuan rumah pembicaraan berikutnya pada September mendatang.

Dalam pernyataan terpisah, Kamboja juga mengumumkan tindakan tegas sebagai protes terhadap sikap Thailand. Phnom Penh menyatakan akan menghentikan pembelian listrik, bandwidth internet, dan produk lainnya dari Thailand. Pemerintah juga memerintahkan stasiun televisi lokal untuk menghentikan penayangan film Thailand.

ICJ bukanlah hal baru bagi Kamboja. Negara ini pernah menang dalam sengketa kuil Preah Vihear pada tahun 1962 dan meminta klarifikasi atas wilayah sekitarnya pada 2013.