Pemimpin Kawasan Industri Usulkan Badan Khusus Urus Perizinan dan Gas, Ini Tanggapan Menperin

Jakarta – Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengajukan usulan pembentukan badan khusus yang bertugas menangani berbagai masalah di kawasan industri, seperti perizinan dan pasokan gas.

“Kami menginginkan adanya badan khusus yang langsung dieksekusi oleh Menteri Perindustrian, yaitu sebuah Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN) yang dapat berfungsi sebagai pembina teknis, mirip dengan BKPM,” ujar Akhmad Ma’ruf Maulana, Ketua Umum HKI yang baru dilantik, di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Diharapkan badan khusus ini dapat menjadi pembina yang mempermudah investasi, sehingga bisa menarik lebih banyak investor.

“HKI akan aktif mendukung pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif. Kami mengajak para pemangku kepentingan untuk mempercepat reformasi guna menciptakan ekosistem yang benar-benar pro investasi. Dengan demikian, kawasan industri bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Ma’ruf.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi usulan dari para pengusaha ini.

“Badan khusus itu saya rasa merupakan ide bagus, tetapi kita perlu mempertimbangkan apakah cukup dengan PP, atau Perpres, atau mungkin harus melalui Undang-Undang. Kita akan dorong,” ujar Agus.

Usulan ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan berbagai masalah di kawasan industri, dengan harapan semuanya dapat lebih terpusat.

“Dengan demikian, semua perizinan terkait insentif gas dan lain-lain bisa terjawab dalam regulasi tersebut, agar masalah yang sudah didengar sejak lima tahun lalu tidak menjadi masalah klasik yang berlarut-larut, tetapi dapat diselesaikan dalam regulasi yang komprehensif,” tambah Agus.