DPR Pertanyakan 7 Juta Data Keluar dari PBI, Ini Respons Kepala BPS

Jakarta, PANGKEP NEWS – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar, menyatakan bahwa DTSEN merupakan integrasi data pertama dalam sejarah Indonesia. Ini disampaikan saat rapat dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa (15/7/2025).

‘Integrasi data ini adalah yang pertama kali di Indonesia,’ ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa proses transisi ini akan menjadi pembelajaran di masa depan. Pernyataan ini disampaikan setelah adanya pertanyaan mengenai sekitar 7 juta data yang dikeluarkan dari daftar penerima PBI.

‘Sekitar 7 juta data tersebut, 5 juta di antaranya memiliki status NIK yang tidak aktif. Kami bekerja sama untuk merapikan data dari kementerian dan memastikan koherensi data antar kementerian,’ jelasnya.

‘Kami sepakat dengan dukcapil bahwa NIK yang tidak aktif tidak termasuk dalam DTSEN. Ini adalah bagian dari proses rekonsiliasi dan perapihan data agar sinkron dan koheren,’ lanjutnya.

Dalam proses transisi untuk menyatukan data, BPS juga melakukan berbagai kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

‘Sejak awal, kami telah berkolaborasi dengan Kemendagri untuk integrasi data menjadi DTSN. Kami juga bekerja sama erat dengan Mensos dan Menteri Bappenas untuk PBI. Kami sepakat untuk duduk bersama Menkes, Mendagri, Mensos, dan BPJS untuk memetakan data 7 juta tersebut,’ tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Gus Ipul menjelaskan bahwa penyatuan data DTSEN berdampak pada pengeluaran sekitar 8.261.801 data dari penerima PBI karena tidak termasuk dalam DTSEN.

‘Mereka yang di luar DTSEN berjumlah 5.090.334, dan yang berada pada desil 6-10 serta tidak pernah mengakses layanan kesehatan berjumlah 2.306.943,’ katanya dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa (15/7/2025).