Strategi Pertahanan Udara Indonesia: Belajar dari Timur Tengah

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi PANGKEP NEWS.

Dalam konflik selama 12 hari antara Israel dan Iran, beragam persenjataan militer dikerahkan, mulai dari rudal balistik hingga pesawat tempur dan pembom siluman, untuk melancarkan serangan ke wilayah lawan.

Mirip dengan agresi Rusia terhadap Ukraina, krisis India-Pakistan tahun 2025, dan Perang Nagorno-Karabakh II pada 2020, konflik antara Iran dan Israel menunjukkan perubahan signifikan dalam cara peperangan modern dilakukan.

Sementara perang di Ukraina menggarisbawahi kembalinya peperangan dengan intensitas tinggi dan pemanfaatan drone secara ekstensif, konflik antara Tel Aviv dan Tehran menyoroti perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh sistem air and missile defence.

Penggunaan rudal balistik secara ekstensif oleh Iran dan upaya pencegahan oleh sistem air and missile defence milik Israel merupakan pelajaran berharga bagi banyak negara, termasuk Indonesia, yang sedang memodernisasi TNI dalam berbagai bidang, terutama pertahanan udara, dengan memperhatikan ancaman rudal balistik.

Walau konflik antara Iran dan Israel mengingatkan dunia akan penggunaan rudal balistik, perlu diingat bahwa rudal jenis ini pertama kali dikembangkan oleh Nazi Jerman, yang meluncurkan setidaknya 3.000 rudal V-2 hingga Mei 1945.

Rudal Balistik Jarak Pendek (Short Range Ballistic Missile/SRBM) kemudian digunakan dalam Perang Yom Kippur 1973, Perang Iran-Irak (1980-1988), hingga Perang Teluk I tahun 1991, ketika Irak menembakkan rudal Scud ke berbagai wilayah Timur Tengah.

Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok Houthi menggunakan rudal balistik melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), termasuk di Laut Merah untuk menyerang kapal sipil dan militer. Seiring berjalannya waktu, doktrin pertahanan udara global juga berkembang dengan mengintegrasikan konsep Pertahanan Rudal Balistik (Ballistic Missile Defence/BMD).

Perkembangan ini didorong oleh kemajuan teknologi di sisi rudal balistik maupun sistem pertahanan, termasuk sistem Aegis BMD dan Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) milik Amerika Serikat, sistem Arrow milik Israel, serta Principal Anti-Air Missile System (PAAMS) dari Eropa yang kini digunakan secara luas.

Perkembangan ini perlu diperhatikan oleh Indonesia, mengingat proliferasi rudal balistik juga terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Laporan China Military Power 2024 dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat melaporkan bahwa China memiliki 550 peluncur rudal balistik jarak antarbenua (Intercontinental-Range Ballistic Missile) dan 400 rudalnya, serta 250 peluncur rudal balistik jarak menengah (Intermediate-Range Ballistic Missiles) dengan total 500 rudal IRBM, di mana lebih dari 140 di antaranya merupakan rudal DF-26 yang memiliki jangkauan hingga 5.000 kilometer.

Sementara itu, Filipina telah mengakuisisi tiga baterai rudal Brahmos pada 2022 dan tertarik membeli sistem rudal Typhoon buatan AS, yang dapat digunakan untuk BMD dengan rudal SM-6, maupun peluncuran rudal jelajah Tomahawk. Indonesia sendiri telah memesan rudal balistik taktis Khan dari Turki, hasil pengembangan dari rudal Bora yang merupakan kerja sama Turki dan Tiongkok.

Proliferasi senjata ini berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan yang sudah rapuh di Kawasan Indo-Pasifik. Dengan demikian, meski Indonesia menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, statusnya sebagai negara kepulauan membuatnya harus mampu melindungi kepentingan dan kedaulatannya serta mencegah potensi agresi.

Modernisasi TNI yang terus dipercepat dalam beberapa tahun terakhir harus dievaluasi secara cermat oleh pembuat kebijakan agar Indonesia memiliki alutsista yang efektif tanpa mengorbankan kedaulatan atau otonomi strategisnya. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan mitra strategis yang menjamin kendali penuh dan independensi operasional terhadap sistem-sistem kritis.

Saat ini, TNI mengandalkan sistem pertahanan udara jarak pendek dan menengah seperti NASAMS-2 dari Norwegia, Mistral dari Prancis, StarStreak dari Inggris, serta sistem lain seperti Trisula (Turki-Ceko), Chiron (Korea Selatan), dan QW-3 (China).

Namun, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia harus mampu mengoperasikan sistem air and missile defence serta mengembangkan kemampuannya. Meskipun sistem pertahanan berbasis darat memang dibutuhkan, Indonesia juga perlu mengandalkan kekuatan laut untuk melindungi wilayah udara teritorialnya.

Saat ini, angkatan laut di berbagai negara memainkan peran penting dalam penyediaan pertahanan udara, baik sebagai platform khusus BMD maupun dalam skema pertahanan udara area. Konsep ini melibatkan penciptaan perlindungan di mana pasukan dapat menahan akses musuh dan melindungi wilayah tersebut dari pesawat atau rudal asing.

Konsep ini terbukti efektif dalam situasi nyata oleh angkatan laut beberapa negara di Laut Merah, di mana beberapa kapal perang berhasil mencegat drone maupun rudal balistik. Berdasarkan sumber terbuka, dari 170 rudal balistik yang diluncurkan oleh Houthi di Laut Merah, sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem BMD berbasis laut seperti Aegis milik Amerika Serikat (dengan tingkat intersepsi tertinggi di dunia) serta fregat Prancis yang menggunakan rudal Aster (yang peringkat intersepsinya ketiga tertinggi).

Inilah alasan mengapa Indonesia, yang sedang mengakuisisi sejumlah kapal permukaan utama untuk memodernisasi armada lautnya, harus mempertimbangkan pentingnya sistem yang mampu menyediakan BMD dan pertahanan udara area. Hingga kini, Fregat Merah Putih dikabarkan akan dilengkapi sistem pertahanan udara buatan Turki yang meski menjanjikan secara teoritis, belum terbukti efektivitasnya dalam operasi nyata.

Sementara itu, Kapal Patroli Lepas Pantai (PPA) buatan Italia, yaitu KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi, memiliki konfigurasi Fit For But Not With (FFBNW) rudal Aster, yang berarti platform tersebut hanya memiliki kemampuan pertahanan udara terbatas hingga kontrak pengadaan rudal ditandatangani.

Proses ini dapat memakan waktu beberapa tahun. TNI AL juga mempertimbangkan opsi pengadaan kapal perang lain dari Turki, yang memiliki beberapa keterbatasan, Jepang, dengan teknologi yang belum sepenuhnya bebas ITAR, serta Prancis. Prancis menawarkan fregat Belh@rra yang dirancang dengan kemampuan pertahanan udara dan rudal balistik menggunakan radar Sea Fire dan rudal Aster.

Kapal ini telah dipilih oleh Yunani dan bersaing untuk pengadaan oleh dua angkatan laut dari dua negara NATO lainnya. Selain itu, Prancis menawarkan opsi untuk membangun kapal ini secara lokal di Indonesia. Oleh karena itu, saat Indonesia terus memodernisasi militernya untuk memperkuat sistem pertahanan, penting untuk mempertimbangkan risiko proliferasi rudal balistik.

Lebih jauh, kebutuhan mendesak bagi Jakarta dalam mengoperasikan sistem pertahanan udara dan rudal balistik yang terbukti di medan tempur dan mampu merespons seluruh spektrum ancaman juga perlu diperhatikan. Sebagai negara kepulauan, pembuat kebijakan di Indonesia dapat belajar dari konflik Iran-Israel dan krisis Houthi di Laut Merah bahwa pertahanan efektif hanya dapat dicapai melalui kombinasi sistem berbasis darat dan laut.