Denis Shmigal Resmi Mengundurkan Diri sebagai Perdana Menteri Ukraina

Jakarta, PANGKEP NEWS – Pada Rabu (16/7/2025), Denis Shmigal secara resmi menyatakan pengunduran dirinya dari posisi Perdana Menteri Ukraina di hadapan parlemen negara tersebut.

Pengunduran diri ini dilakukan sehari setelah Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan penggantinya dan menunjuk Shmigal sebagai Menteri Pertahanan yang baru.

Dalam sebuah unggahan di Telegram, Shmigal membagikan salinan surat pengunduran dirinya. Dia mengucapkan terima kasih kepada timnya atas “kerja keras yang tak kenal lelah” serta kepada Zelensky atas “kepercayaan” yang telah diberikan selama bertahun-tahun.

“Pengalaman luas yang dimiliki Denis Shmigal akan berharga dalam tugasnya sebagai Menteri Pertahanan Ukraina,” ujar Zelensky pada hari Senin, ketika memilihnya untuk menggantikan Rustem Umerov sebagai kepala pertahanan ketiga sejak eskalasi konflik dengan Moskow pada Februari 2022.

Kementerian Pertahanan Ukraina sendiri telah terlibat dalam sejumlah skandal korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Mantan Menteri Pertahanan Aleksey Reznikov mengundurkan diri pada tahun 2023 dan bergabung dengan sebuah LSM yang berafiliasi dengan NATO di Slovakia.

Rustem Umerov, yang akan lengser, juga dikenal sebagai pimpinan delegasi Ukraina dalam negosiasi dengan Rusia di Istanbul. Dilaporkan bahwa ia akan menjadi duta besar baru Ukraina untuk Amerika Serikat (AS). Sementara itu, Presiden Zelensky mencalonkan Yulia Sviridenko, wakil Shmigal yang juga menjabat sebagai Menteri Ekonomi, untuk menjadi Perdana Menteri berikutnya.

Sviridenko, 39, dikenal karena perannya yang memberikan akses istimewa kepada AS atas sumber daya mineral Ukraina. Diperkirakan, Verkhovna Rada, parlemen Ukraina, akan menyetujui penunjukan ini dalam beberapa hari ke depan.

Namun demikian, Mantan Perdana Menteri Nikolay Azarov, yang pernah bertugas di bawah pemerintahan Presiden terguling Viktor Yanukovich, menyatakan bahwa Zelensky telah mengabaikan prosedur konstitusional dengan langsung menunjuk perdana menteri baru. Menurut Azarov, proses ini seharusnya dilakukan dengan persetujuan parlemen.