Jakarta – PANGKEP NEWS

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target produksi minyak siap jual atau lifting untuk tahun 2026 sebesar 610 ribu barel per hari (bph). Hal ini terungkap setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Tri Winarno, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan bahwa pemerintah masih membahas penetapan target lifting minyak. Meskipun demikian, untuk tahun 2026 diusulkan angka 610 ribu bph.

“Lifting sekitar enam ratus sepuluh ribu pada 2026. Masih dalam pembahasan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (31/7/2025).

Bahlil menekankan komitmennya untuk mempercepat perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi yang saat ini masih dalam proses.

Langkah ini diambil untuk mencapai target lifting minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 605 ribu barel per hari (bph), yang juga merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai kedaulatan energi.

“Ini bukan sekadar slogan, melainkan cita-cita mulia dari negara yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil dalam CEO Forum 2025, Rabu (30/7/2025).

Bahlil berharap semua potensi migas dapat dioptimalkan untuk meningkatkan lifting nasional. Dari 128 cekungan yang ada, baru 20 yang berproduksi.

Ini menunjukkan masih banyak potensi yang bisa dieksplorasi lebih lanjut. Selain itu, terdapat Wilayah Kerja (WK) dengan Rencana Pengembangan (POD) yang belum berjalan.

Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden Prabowo, ia akan berkolaborasi dengan KKKS untuk menemukan solusi guna meningkatkan lifting, termasuk menganalisis kendala dalam perizinan dan mempercepat prosesnya.

“Saya akan membantu dalam proses perizinan. Namun, bagi yang sudah selesai dan tidak ada masalah, harap segera melanjutkan,” ungkap Bahlil.

Selain itu, Bahlil menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat setempat. Pembinaan dan kesempatan untuk masyarakat lokal menjadi penting agar kekayaan migas berdampak positif.

Adapun terkait dukungan fiskal untuk mewujudkan proyek hulu migas yang lebih ekonomis, kini tidak ada masalah dalam pemilihan skema antara gross split atau cost recovery, mengingat Internal Rate of Return (IRR) sudah dibuat ekonomis.