Sengketa Blok Migas Ambalat antara Indonesia-Malaysia, Menteri ESDM Beri Pernyataan
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pandangannya mengenai rencana pengembangan Blok Ambalat. Hal ini mencuat di tengah penolakan Malaysia terhadap penamaan Blok Ambalat dan lebih memilih nama Blok ND-6 dan ND-7 di Laut Sulawesi.
Bahlil menjelaskan bahwa diskusi mengenai batas teritorial antara kedua negara diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Namun, ia mengakui adanya ide untuk pengelolaan bersama sumber daya migas di Ambalat antara Indonesia dan Malaysia.
“Untuk urusan teritorial, biarlah Kemhan dan Menlu yang menjawab. Namun, memang ada ide bahwa Ambalat bisa dikelola bersama jika ada sumber daya alamnya. Tapi ini masih dalam tahap ide,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Bahlil menambahkan bahwa saat ini diskusi mengenai batas wilayah kedua negara masih berlangsung. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui jumlah cadangan migas di daerah tersebut.
“Kita baru bicara. Belum ada penelitian,” tegas Bahlil.
Saat ini, sengketa blok Ambalat terus didiskusikan demi mencapai kesepakatan. Presiden Prabowo Subianto menekankan perlunya penyelesaian damai untuk sengketa ini. Menurutnya, niat baik sudah tampak dari kedua belah pihak.
“Ada niat baik dari kedua pihak. Intinya kita ingin menyelesaiannya dengan baik,” ungkap Presiden Prabowo di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Kamis (7/8/2025).
Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan Sabah dalam sengketa maritim dengan Indonesia.
“Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan memegang prinsip ini. Kami akan bernegosiasi dengan benar, tanpa menyerah. Semua ini ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan rahasia,” ujar Anwar dalam kunjungannya ke Kota Kinabalu pekan lalu.
Sengketa ini mencakup klaim tumpang tindih atas dua blok laut, ND6 dan ND7, yang disebut Malaysia sebagai bagian dari Laut Sulawesi, sementara Indonesia menyebutnya Ambalat. Wilayah ini sudah lama dikenal dengan cadangan minyak dan gas yang melimpah.
Pada 27 Juni, Anwar bertemu Prabowo di Jakarta. Keduanya sepakat untuk mengeksplorasi opsi pengembangan bersama atas wilayah sengketa tersebut, meski belum ada kesepakatan final.
“Diskusi kami dengan Indonesia mengenai Ambalat adalah tanda persahabatan yang baik. Presiden Prabowo adalah sahabat pribadi dan keluarga. Saya ingin hubungan ini tetap baik,” ungkap Anwar.
Meskipun ada sinyal positif, beberapa analis menilai penyelesaian sengketa ini masih jauh. Pakar geopolitik dari Viewfinder Global Affairs, Adib Zalkapli, mengatakan pengembangan bersama Ambalat belum dimasukkan dalam pernyataan resmi karena banyak detail teknis yang harus dinegosiasikan.
“Salah satu alasannya adalah kedua belah pihak masih merundingkan aspek teknis perjanjian tersebut, sehingga pernyataan publik dari para pemimpin bisa kontraproduktif,” ujar Adib dikutip pada Sabtu (9/8/2025).
Ahli Geostrategi Azmi Hassan dari Akademi Riset Strategis Nusantara juga menegaskan bahwa status quo masih berlaku di wilayah tersebut. Menurutnya, negosiasi akan lebih fokus pada aspek teknis dan komersial dibandingkan politik domestik.
“Jika tidak dapat diselesaikan soal batas wilayah, maka setidaknya saya pikir usaha patungan akan diberikan antara Petronas dan Pertamina,” ujarnya.
Azmi menilai hubungan pribadi antara Anwar dan Prabowo bisa mempercepat proses penyelesaian.
“Pertikaian ini memang sudah lama, tapi hubungan yang sangat dekat antara keduanya akan mempermudah keadaan.”
Ambalat merupakan wilayah strategis yang telah menjadi sumber ketegangan sejak awal 2000-an. Meski Mahkamah Internasional memutuskan pada 2002 bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia, batas maritim di sekitarnya belum pernah ditentukan secara resmi.
Ketegangan meningkat pada 2004 ketika Malaysia memberikan konsesi eksplorasi kepada Shell, sementara Indonesia telah memberikan hak serupa kepada perusahaan energi Italia, Eni. Bahkan, pada 2010, kapal angkatan laut kedua negara nyaris terlibat konfrontasi di wilayah itu.
Namun, Adib optimis bahwa pertemuan tingkat tinggi baru-baru ini bisa membawa kemajuan.
“Ketika keuntungan finansial bagi kedua negara sudah jelas, negosiasi kemungkinan besar akan segera selesai.”
About the Author
