Legislator Kritik Pengawasan Usai Hakim Terjerat Suap, Usulkan Pembubaran KY
JPNN.com, JAKARTA – Hinca Panjaitan, seorang anggota Komisi III DPR RI, mengungkapkan kritik terhadap mekanisme pengawasan dalam sistem peradilan. Hal ini menyusul penetapan sejumlah hakim sebagai tersangka dalam kasus suap terkait putusan pembebasan (ontslag) perkara korupsi yang melibatkan pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Hinca Panjaitan menilai bahwa pengawasan yang ada saat ini kurang efektif dan memberikan dampak yang signifikan terhadap integritas peradilan. Dia juga menyarankan agar Komisi Yudisial (KY) dibubarkan sebagai langkah untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengawasan peradilan agar lebih transparan dan akuntabel.
About the Author
