Kelas Menengah di Indonesia Menghadapi Tantangan Baru

Jakarta – Daya beli kelompok masyarakat kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan, yang berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi.

Hal ini dapat dilihat dari penurunan transaksi QRIS yang terpantau di sejumlah bank. Fenomena ini mengindikasikan pergeseran kelas menengah ke kelompok yang lebih rentan dan mendekati garis kemiskinan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 kelas menengah di Indonesia berjumlah 57,33 juta orang atau sekitar 21,45% dari total populasi. Namun, pada 2024, angka ini menurun menjadi 47,85 juta orang atau sekitar 17,13%, yang berarti ada sekitar 9,48 juta orang yang tergeser dari kelas menengah. Sementara itu, jumlah kelompok rentan atau aspiring middle class meningkat dari 128,85 juta orang atau 48,20% dari populasi pada 2019 menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% pada 2024.

Jumlah kelompok rentan miskin juga meningkat dari 54,97 juta orang atau 20,56% pada 2019 menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% pada 2024. Ini menunjukkan bahwa banyak dari kelas menengah yang bergeser ke kelompok tersebut.

Bank Jatim (BJTM) melaporkan bahwa penurunan kelas menengah di Indonesia tercermin dari penurunan transaksi QRIS yang signifikan dari Juni hingga Agustus 2024.

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, memaparkan bahwa nominal transaksi di QRIS Merchant mencapai Rp176,30 miliar pada Juni 2024, turun menjadi Rp127,91 miliar pada Juli, dan sedikit naik menjadi Rp130,51 miliar pada Agustus.

“Data menunjukkan bahwa transaksi QRIS dari Juni hingga Agustus 2024 mengalami penurunan tajam, meskipun dalam 8 bulan terakhir masih ada peningkatan,” ujar Busrul kepada PANGKEP NEWS baru-baru ini.

Meski transaksi QRIS Bank Jatim pada Agustus meningkat dibandingkan Januari yang sebesar Rp76,11 miliar, tren penurunan tetap terlihat dari Juni hingga Agustus, seiring dengan deflasi inti yang terjadi selama empat bulan berturut-turut sejak Mei.

Busrul juga menyampaikan bahwa transaksi melalui tabungan digital Bank Jatim, J Connect mobile, dan kartu debit masih tumbuh positif.

Di sisi lain, Bank Oke Indonesia (DNAR) atau OK Bank Indonesia melaporkan penurunan tabungan yang terhimpun. Direktur Kepatuhan OK Bank, Efdinal Alamsyah, menyebutkan bahwa tabungan yang terhimpun turun sekitar 12% secara tahunan per 4 September 2024.

Efdinal menjelaskan bahwa penurunan daya beli menyebabkan nasabah mengalihkan pengeluaran mereka ke kebutuhan dasar atau barang yang lebih penting.

“Perubahan pola transaksi terlihat, misalnya penurunan transaksi di kategori hiburan atau restoran, sementara ada peningkatan di kategori bahan makanan atau kebutuhan rumah tangga,” katanya kepada PANGKEP NEWS.

Sementara itu, BJB (BJBR) menyebutkan bahwa tren penurunan konsumsi kelas menengah mempengaruhi nilai transaksi nasabah. Direktur Utama BJB, Yuddy Renaldi, menyatakan frekuensi transaksi masih meningkat, tetapi nilainya menurun.

“Tren konsumsi kelas menengah melalui transaksi elektronik memang menunjukkan pertumbuhan dalam frekuensi, namun nilai dari transaksi tersebut menunjukkan penurunan,” kata Yuddy kepada PANGKEP NEWS.

Misalnya, jika sebelumnya nasabah menghabiskan Rp100 ribu untuk 10 barang, kini dengan jumlah uang yang sama hanya bisa mendapatkan 8-9 barang.

“Ini bukan tentang jumlah uang yang dihabiskan, tetapi tentang daya beli uang tersebut. Inflasi dan penurunan daya beli telah mempengaruhi daya beli,” jelas Yuddy.

BCA (BBCA), bank swasta terbesar di Indonesia, juga merasakan dampak penurunan kelas menengah. Meskipun Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, mengatakan bahwa tren ini tidak mempengaruhi transaksi QRIS atau debit, ia mengakui bahwa kredit retail terkena dampak.

“Untuk saat ini, kredit retail yang lebih berat,” ujarnya kepada PANGKEP NEWS.

Namun begitu, Jahja menambahkan bahwa kredit konsumsi seperti kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) di BCA tetap tumbuh karena suku bunga yang rendah. “Naik, KPR dan KKB bagus karena bunga murah,” katanya.