Airlangga Menyoroti Perhitungan Tingkat Kemiskinan Indonesia Menurut Bank Dunia

Jakarta – Pemerintah Indonesia merespons laporan dari Bank Dunia yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 60,3% dari total populasi pada tahun 2024, yang diperkirakan akan mencapai 285,1 juta jiwa, berdasarkan standar garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia memiliki metode sendiri dalam mengukur tingkat kemiskinan. Diketahui bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan pada September 2024 sebesar Rp 595.242 per kapita per bulan.

“Pemerintah memiliki data sendiri, yang standarnya sudah ditentukan,” ujar Airlangga di kantornya di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Meski demikian, Airlangga mengakui bahwa standar garis kemiskinan tersebut sedang dalam proses peninjauan oleh pemerintah. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci apakah standar tersebut akan diubah untuk menyesuaikan dengan negara berpendapatan menengah atas atau tidak.

“Ini akan kita evaluasi kembali,” tegas mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Menurut Bank Dunia, mayoritas penduduk Indonesia masih dikategorikan sebagai miskin, dengan persentase 60,3% dari total populasi pada tahun 2024 yang mencapai 285,1 juta jiwa.

Persentase ini setara dengan 171,91 juta jiwa, berdasarkan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas sebesar US$ 6,85 per kapita per hari atau sekitar Rp 115.080 per orang per hari (dengan kurs Rp 16.800/US$).

Meskipun masih merupakan mayoritas, perkiraan persentase penduduk miskin untuk tahun 2024 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan 2023 yang mencapai 61,8%. Bank Dunia memperkirakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia akan terus menurun menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027.

“Meskipun permintaan domestik yang kuat telah mendukung stabilitas ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan, percepatan pertumbuhan memerlukan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan dan mengurangi risiko overheating,” demikian diungkapkan dalam laporan Bank Dunia berjudul Macro Poverty Outlook edisi April 2025.

Bank Dunia juga memberikan angka kemiskinan Indonesia berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) dengan kategori international poverty rate sebesar US$ 2,15 per kapita per hari, dan lower middle income poverty rate sebesar US$ 3,65 per kapita per hari.

Jika mengacu pada international poverty rate US$ 2,15 per kapita per hari, persentase penduduk miskin di Indonesia pada 2024 adalah 1,3% atau sekitar 3,7 juta orang. Dengan ukuran garis kemiskinan lower middle income poverty rate sebesar US$ 3,65 per kapita per hari, jumlahnya mencapai 44,47 juta orang atau 15,6%.

Perlu dicatat, Bank Dunia menggolongkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas pada 2023 setelah mencapai pendapatan nasional bruto (GNI) sebesar US$ 4.580 per kapita.

Oleh karena itu, garis kemiskinan yang relevan untuk Indonesia adalah pengeluaran sebesar US$ 6,85 per kapita per hari atau Rp 115.080 per orang per hari, yang berarti jumlah penduduk miskin mencapai 60,3% dari total populasi.

Dibandingkan dengan negara tetangga, tingkat kemiskinan Indonesia pada 2024 berada di urutan kedua setelah Laos yang mencapai 68,5%. Sementara itu, Malaysia memiliki tingkat kemiskinan hanya 1,3%, Thailand 7,1%, Vietnam 18,2%, dan Filipina 50,6%.