Mengambil Pelajaran dari Jepang: Strategi untuk Memajukan Pendidikan Indonesia

Jakarta, PANGKEP NEWS – Bulan Mei menjadi momen yang tepat untuk merefleksikan kondisi pendidikan di Indonesia, karena pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dalam semangat ini, Indonesia perlu membuka diri untuk belajar dari negara lain yang berhasil membangun ekosistem pendidikan yang kuat, salah satunya adalah Jepang.

Sukses Jepang dalam membangun sektor pendidikan diawali dengan reformasi besar-besaran yang dilakukan pasca-Perang Dunia II. Salah satu cerita menarik adalah bagaimana Kaisar Jepang, Hirohito, memilih pendekatan berbeda untuk membangkitkan Jepang dari keterpurukan. Setelah kekalahan, fokusnya adalah mencari guru, bukan dokter atau insinyur.

Hirohito percaya bahwa kekalahan Jepang disebabkan oleh kegagalan sistem pendidikan yang tidak mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas seperti AS. Akibatnya, dilaksanakanlah reformasi pendidikan besar-besaran.

Hanya sebulan setelah kekalahan, tepatnya pada 15 September 1945, pemerintah Jepang mengeluarkan “Pedoman Kebijakan Pendidikan untuk Pengembangan Jepang Baru” yang terdiri dari 11 aturan, termasuk merevisi buku pelajaran, menghapus materi militer, dan memperkenalkan pendekatan pendidikan berbasis sains serta merestrukturisasi Kementerian Pendidikan.

Pakar Jepang, Susy Ong, dalam “Post-World War II Education Reform in Japan” (2020) menyatakan bahwa aturan-aturan itu bertujuan untuk mengubah mentalitas warga yang apatis dan egois. Tamatnya perang menjadi titik awal untuk mengubah gaya hidup dan pola pikir masyarakat melalui pendidikan.

Namun, reformasi ini tidak dilakukan sendiri oleh Jepang. Sebagai negara yang kalah perang, Jepang berada di bawah pengawasan ketat AS, sehingga AS turut serta dalam menentukan kebijakan pendidikan Jepang.

Kedua negara tidak memulai dari nol, tetapi mempelajari sistem pendidikan dari berbagai negara yang sudah sukses, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi lokal Jepang. Diketahui bahwa kurikulum Jepang yang sebelumnya mengandung propaganda militer dan ultra-nasionalisme harus dihapus.

Sebelumnya, sekolah di Jepang mengajarkan anak-anak untuk patuh dan siap mati demi negara. Propaganda Jepang sebagai negeri dewa juga dihapus karena materi seperti ini terbukti membangkitkan semangat perang.

Terbukti bahwa fokus pada materi semacam itu berakibat buruk, mengorbankan kualitas sumber daya manusia, menghambat penguasaan teknologi, dan melemahkan kemampuan berpikir logis serta inisiatif sosial.

Sejarawan Benjamin Duke dalam “The History of Modern Japanese Education” (2009) menyebutkan bahwa kurikulum baru berisi pendidikan moral, pengembangan sains dan teknologi, kesetaraan, dan kewarganegaraan.

Selain itu, guru harus memiliki lisensi sebagai pendidik profesional. Jepang merekrut dan melatih banyak individu untuk menjadi guru, dilanjutkan dengan proses sertifikasi.

Pemerintah Jepang percaya bahwa nasionalisme akan berkembang jika rakyat sejahtera dan ini bisa dicapai melalui pendidikan yang baik.

“Membangun kembali Jepang dengan pendidikan untuk menghasilkan warga negara yang berpengetahuan dan terampil sehingga mereka dapat hidup sejahtera. Rasa tanggung jawab sosial dan nasionalisme akan tumbuh jika rakyat hidup makmur,” kata Susy Ong.

Dalam waktu 10-20 tahun, reformasi pendidikan Jepang membuahkan hasil. Peter Cave dalam “Primary School in Japan” (2007) menyebutkan bahwa Jepang berhasil menjadi kekuatan ekonomi dunia pada periode 1960-1990. Lulusan Jepang diakui unggul dalam sains dan teknologi, dan sistem pendidikan Jepang diakui secara internasional sebagai contoh bagi negara lain.

Dari pengalaman ini, Indonesia bisa mengambil pelajaran bahwa untuk mencapai tingkat pendidikan seperti Jepang, kurikulum harus memprioritaskan sains, menghindari materi ultra-nasionalis, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar.