Jakarta – Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I-2025 Melambat

Pada kuartal I-2025, ekonomi Indonesia menunjukkan kelesuan dengan pertumbuhan hanya sebesar 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan kuartal I-2024 yang mencatat pertumbuhan 5,11% yoy.

Para pengusaha berpendapat bahwa lemahnya ekonomi ini disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat. Padahal, kuartal I-2025 seharusnya mendapatkan dorongan dari momentum musiman yang menjadi salah satu penggerak utama produk domestik bruto (PDB), yaitu konsumsi rumah tangga.

Momen musiman tersebut adalah libur panjang Ramadan dan Lebaran. Akan tetapi, meskipun ada faktor musiman ini, konsumsi rumah tangga yang menyumbang 54,53% terhadap PDB hanya tumbuh 4,89% yoy, lebih rendah dibandingkan empat kuartal sebelumnya yang sudah berada di bawah 5% pada kisaran 4,9%.

Adhi S Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), menyatakan bahwa selama masa Lebaran dan Ramadan, biasanya industri makanan dan minuman mengalami peningkatan kinerja. Namun, tahun ini laporan keuangan dan bisnis menunjukkan hasil negatif.

“Selama Lebaran kemarin, hasilnya tidak sesuai harapan, bahkan lebih rendah dari tahun lalu. Salah satu perkiraan kami adalah daya beli kelas menengah bawah yang memang menurun, sementara daya beli kelas menengah atas masih bertahan meski terbatas,” ungkap Adhi ketika ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Penurunan daya beli masyarakat ini disebabkan oleh meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri, meski di sektor makanan dan minuman sendiri tidak terjadi PHK.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 83.450 orang pada Februari 2025 dibandingkan Februari 2024, mencapai total 7,28 juta orang.

“Di industri lain banyak terjadi PHK, namun di sektor pangan tidak ada PHK massal, meski ada pengurangan kapasitas yang masih dianggap normal,” ujar Adhi.

Menurutnya, kondisi ini harus segera diatasi oleh pemerintah dengan menerapkan kebijakan yang dapat mendorong pendapatan masyarakat, seperti berbagai stimulus untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

“Kami berharap pemerintah dapat segera melakukan intervensi, dan program-program pemerintah di daerah bisa diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga ada penghasilan untuk berbelanja,” tambah Adhi.

Di sisi lain, ia menyarankan agar program bantuan sosial yang mendukung daya beli masyarakat, seperti bantuan langsung tunai (BLT), diubah skemanya dari uang tunai yang ditransfer menjadi voucher, agar dana yang diterima tidak disalahgunakan untuk judi online atau aktivitas lain yang tidak diinginkan.

“Usulan kami, jika memungkinkan, BLT diberikan dalam bentuk voucher agar digunakan untuk belanja, bukan uang tunai yang dikhawatirkan salah sasaran ke judi online dan sebagainya, dan ini sedang dibahas,” tutup Adhi.