Beragam Tantangan Menghambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Awal 2025

Jakarta – Para ekonom mengidentifikasi berbagai masalah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah pada kuartal pertama 2025. Di tengah tantangan perang dagang global yang mengaburkan prospek ekonomi dunia, permasalahan internal yang belum terselesaikan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak mencapai 5% di awal tahun ini.

“Sudah sangat jelas bahwa pada saat ini ekonomi Indonesia menghadapi sejumlah tantangan,” ungkap Kepala Ekonom BCA, David Sumual, dalam acara Innovation Summit Southeast Asia 2025 di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Menurut David, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya mencapai 4,87% pada kuartal pertama 2025, turun dari 5,02% di kuartal terakhir 2024 dan lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 5,11% pada periode yang sama tahun sebelumnya, sebagian disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat yang belum pulih setelah mengalami tekanan sepanjang 2024.

Seperti yang diketahui, konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 54,53% dari ekonomi atau PDB Indonesia pada kuartal pertama 2025, hanya tumbuh 4,89% yoy, jauh lebih buruk dari kinerja empat kuartal tahun sebelumnya yang rata-rata di bawah 5% sekitar 4,9%.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga terakhir kali melampaui 5% terjadi pada kuartal ketiga 2023, mencapai 5,05%. Setelahnya, kuartal keempat 2023 hanya tumbuh 4,47%, kuartal pertama 2024 tumbuh 4,91%, kuartal kedua 2024 mencapai 4,93%, kuartal ketiga 2024 menjadi 4,91%, dan kuartal keempat 2024 mencapai 4,98%.

Penurunan dalam komponen utama penggerak ekonomi ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Berdasarkan data BPS, pada 2014, jumlah kelas menengah mencapai 43,34 juta orang dan meningkat menjadi 57,33 juta orang pada 2019. Namun, pada 2021 jumlahnya turun menjadi 53,83 juta orang, dan pada 2024 berkurang lagi menjadi 47,85 juta orang.

Kelas menengah yang menurun tersebut terdesak masuk ke kategori kelas menengah rentan dan kelas rentan miskin. Sejak masa pandemi, kedua kategori ini menunjukkan peningkatan jumlah.

Pada 2019, jumlah kelas menengah rentan atau aspiring middle class mencapai 128,85 juta, lalu meningkat menjadi 130,82 juta pada 2021 dan menjadi 137,50 juta pada 2024. Sementara itu, jumlah kelas rentan miskin naik dari 54,97 juta orang menjadi 58,32 juta orang, dan pada 2024 mencapai 67,69 juta orang.

Kelas menengah ini bahkan tercatat tak banyak yang naik tingkat menjadi kelas atas, karena kelas atas hanya naik dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang menjadi 1,07 juta orang pada 2021, dan pada 2024 tetap 1,07 juta orang. Sedangkan kelas miskin terus turun dari 25,14 juta menjadi 27,54 juta, dan pada 2024 menjadi 25,22 juta.

“Penurunan jumlah kelas menengah dan stagnasi konsumsi juga menjadi penghambat dari sisi domestik,” ujarnya.

David menyoroti bahwa penciptaan lapangan kerja yang terbatas, terutama akibat deindustrialisasi dini, menjadi masalah utama yang mengakibatkan penurunan data kelas menengah, yang akhirnya melemahkan daya beli masyarakat.

Kondisi deindustrialisasi ini tercermin dari menurunnya kontribusi industri pengolahan atau manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada 2014, peran sektor industri manufaktur terhadap PDB masih 21,02%, tetapi pada 2019 menurun menjadi 19,7%, dan pada 2024 menjadi hanya 18,98% dengan pertumbuhan sebesar 4,43%.

“Pertumbuhan lapangan kerja yang tertinggal di sektor tersebut menghalangi populasi kelas menengah yang bercita-cita untuk meningkatkan taraf hidupnya secara sosial-ekonomi,” tegas David.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, tidak ada pilihan lain bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selain menggalakkan kembali industrialisasi di Indonesia sebagai sarana penciptaan lapangan kerja. Industrialisasi ini bisa terwujud apabila investasi banyak masuk ke tanah air.

Investasi akan mengalir jika regulasi di Indonesia tidak berbelit, yang selama ini menjadi penghalang bagi investor. “Misalnya, modal yang harus disetor di Indonesia terlalu tinggi, Rp10 miliar dibandingkan hanya 2 ringgit di Malaysia. Ini adalah salah satu hambatan investasi di Indonesia,” katanya.

Selain itu, David juga menekankan bahwa investor akan lebih tertarik untuk terus berinvestasi di Indonesia jika perlindungan hak kekayaan intelektual diperkuat, seiring dengan upaya peningkatan pendidikan berkualitas, serta pengembangan riset dan inovasi teknologi.

“Dengan memadukan fokus strategis, mengatasi hambatan sistemik, membangun ekosistem inovasi yang sebenarnya, serta belajar dari keberhasilan negara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, Indonesia dapat memperkuat basis industrinya dan mendorong masa depan ekonominya,” pungkas David.