Pemerintah Belum Berencana Revisi Target Pertumbuhan Ekonomi 2025, Ungkap Airlangga

Jakarta, PANGKEP NEWS – Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan bahwa pemerintah belum berencana mengubah asumsi makro mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025.

Seperti yang telah diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2025 mencapai 4,87% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, dibandingkan kuartal sebelumnya, ekonomi Indonesia mengalami penurunan 0,98%.

Dalam UU APBN 2025, target pertumbuhan ekonomi untuk tahun tersebut ditetapkan sebesar 5,2%.

Airlangga menggarisbawahi bahwa terlalu dini untuk mengubah asumsi makro meskipun ada ketidakpastian global yang mengganggu perekonomian, seperti tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Baru berjalan 5 bulan, jadi kita masih perlu melihat perkembangan lebih lanjut meskipun perdagangan global terkena dampak tarif yang mengejutkan,” kata Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Berbagai lembaga internasional, termasuk Dana Moneter Internasional atau IMF, dalam proyeksi terbarunya yang tercantum dalam World Economic Outlook (WEF) edisi April 2025, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 4,7% pada 2025-2026.

Proyeksi tersebut menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebelumnya dalam WEF edisi Januari 2025, di mana IMF memprediksi ekonomi Indonesia dapat tumbuh sebesar 5,1% tahun ini dan 2026.

Meski demikian, Airlangga tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi masih berada dalam jangkauan yang diharapkan.

“Beberapa agensi pemeringkat melihat pertumbuhan ekonomi kita masih dalam jangkauan,” ujarnya.

Sebagai catatan, DPR dan pemerintah telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2% dengan inflasi diperkirakan sebesar 2,5%. Angka ini sesuai dengan asumsi dasar dalam RAPBN 2025.

Selain itu, nilai tukar rupiah disepakati sebesar Rp16.000/USD dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0%. Angka ini sedikit berbeda dengan asumsi dasar RAPBN 2025 yang menargetkan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.100/USD dan suku bunga SBN 10 tahun 7,1%.

Kedua belah pihak juga menyetujui bahwa sasaran pembangunan tetap sama dengan RAPBN 2025. Sasaran tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5-5,0%, tingkat kemiskinan 7,0-8,0%, kemiskinan ekstrem 0%, Gini Rasio 0,379-0,382, dan Indeks Modal Manusia 0,56.

Selain itu, indikator pembangunan berupa Nilai Tukar Petani ditargetkan sebesar 115-120 serta Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-108. Kedua indikator ini juga tidak mengalami perubahan dari RAPBN 2025.

Namun demikian, dalam kesimpulan rapat sejumlah fraksi di Komisi XI memberikan beberapa catatan. Fraksi PDI-Perjuangan mengusulkan nilai tukar rupiah sebesar Rp15.900/USD dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9%. Di sisi lain, Fraksi PKB mengusulkan Nilai Tukar Petani berada pada kisaran 120-125.