Preman Peliharaan Bupati Membuat Kekacauan
Jakarta, PANGKEP NEWS Indonesia – Keberadaan preman menjadi keresahan bagi masyarakat. Kini, tindakan premanisme tidak hanya mengganggu keamanan, tetapi juga ekonomi. Banyak pelaku usaha merasa terancam dan khawatir menjalankan bisnis karena takut diperas oleh aksi premanisme organisasi masyarakat.
Di Indonesia, aksi premanisme bukanlah hal baru. Fenomena ini telah ada sejak lama. Bahkan, pernah terjadi peristiwa ketika sebuah wilayah diacak-acak oleh kelompok preman sampai rumah-rumah milik orang kaya dirampok. Salah satu kejadian ini terjadi pada 1901 di Karesidenan Madiun yang meliputi Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo.
Rumah Dijarah, Stasiun Dikuasai
Pada pertengahan 1901, para jagoan dari berbagai daerah di Madiun turun ke jalan. Mereka melakukan aksi-aksi yang dalam konteks sekarang dikenal sebagai premanisme. Perampokan, pembegalan, pemalakan, penjarahan, hingga kekerasan terhadap warga sipil mewarnai hari-hari di tahun tersebut. Rumah-rumah orang kaya menjadi target utama.
Menurut laporan surat kabar pada 14 Oktober 1901, ada puluhan kasus yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, semuanya berupa tindakan brutal perampokan dan penjarahan. Salah satu yang terbesar terjadi di Purwodadi.
Di sana, sekelompok preman berhasil menyusup ke kediaman seorang pemilik pabrik gula. Mereka menggasak harta benda di dalam rumah. Para penghuni tidak diberi kesempatan untuk melawan. Mata mereka ditutup, mulut disumpal, tubuh diikat erat. Setelah itu, mereka digiring ke tengah sawah agar aksi berlangsung lancar dan tanpa saksi.
Tidak berhenti di situ, para preman juga menargetkan titik-titik vital. Contohnya, Stasiun Paron di Ngawi dikabarkan dikuasai mereka. Tujuan mereka jelas, yakni menggasak kas negara yang tersimpan di sana.
Semua aksi premanisme ini membuat warga dicekam ketakutan. Polisi tak mampu berbuat banyak. Surat kabar lain pada 5 Oktober 1901 menyebutkan bahwa ketidakmampuan polisi dalam menenangkan situasi membuat pemerintah daerah mempertimbangkan langkah yang tidak biasa, yakni meminjamkan senjata kepada warga sipil, terutama warga Eropa, untuk mempertahankan diri dari amukan para preman.
Preman Peliharaan Bupati
Aksi preman yang mengacaukan Madiun selama beberapa bulan ternyata berkaitan dengan konflik politik antara Residen J.J Donner dan bawahannya, Bupati Madiun, Brotodiningrat. Cerita bermula pada Oktober 1899 ketika rumah Donner disantroni pencuri yang mengambil tirai di ruangan tempat istirahat sang residen.
Meskipun hanya tirai, Donner menduga kejadian tersebut sarat nuansa politik yang didalangi oleh Brotodiningrat. Bagi Donner, Bupati Madiun tersebut ingin mengganggu kedudukannya. Apalagi di bulan yang sama, banyak kasus pencurian menyasar rumah orang Eropa. Donner kemudian memerintahkan Brotodiningrat melakukan investigasi.
Hasil investigasi mengungkap pelaku adalah Soeradi, seorang residivis kasus perampokan. Namun, Donner tidak puas dan tetap menuduh Brotodiningrat sebagai dalang. Dia pun melakukan investigasi sendiri dan mengungkap fakta mencengangkan.
Ternyata bupati itu mengepalai kelompok kraman alias dunia hitam yang terdiri dari bandit dan jago, yang dalam istilah sekarang disebut preman. Donner menyebut kelompok ini akan membuat pemberontakan besar seperti Perang Diponegoro (1825).
Bagi Donner, Brotodiningrat adalah pemimpin tidak resmi dari jaringan polisi dan mata-mata, yang lebih berkuasa daripada polisi manapun, yang terdiri atas mantan narapidana dan penjahat lain. Sejarawan Ong Hok Ham dalam Madiun dalam Kemelut Sejarah (2018) menjelaskan, orang-orang dunia hitam sebenarnya dimanfaatkan Brotodiningrat bukan untuk pemberontakan, tetapi untuk mengamankan wilayah. Sebab, kepolisian dinilai belum efektif mengelola situasi, sehingga bupati merasa perlu ‘memelihara’ preman demi menjaga keamanan wilayah.
Brotodiningrat jelas menolak tuduhan dan menyebutnya sebagai fitnah. Namun, investigasi Donner ternyata sangat ampuh dan lebih didengar. Ini bisa terjadi karena dia orang Eropa dan juga tindakan memelihara orang dari dunia hitam sangat dilarang, meskipun tujuan pemeliharaannya bukan untuk pemberontakan.
Akhirnya, kekuasaan Brotodiningrat sebagai Bupati Madiun berakhir lebih cepat.
Pada titik inilah, para anggota kelompok di dunia hitam bak kehilangan ‘induk’. Mereka tak ada yang mengontrol, sehingga dengan cepat muncul ke permukaan dan berbuat onar. Kelak, sejarah mencatat kekacauan ini sebagai Peristiwa Brotodiningrat yang berlangsung selama berbulan-bulan di Madiun.
Situasi baru bisa kembali normal usai sang residen J.J Donner, turut dipensiunkan.
About the Author
