Jakarta, PANGKEP NEWS

Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB), bersama para pensiunan PT Pos Indonesia, akan menggelar unjuk rasa besar di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI pada Selasa (3/6/2025).

Sekitar 3.000 pengunjuk rasa yang datang dari berbagai wilayah Jabodetabek ini mayoritas terdiri dari pekerja mitra dan pensiunan yang merasa diperlakukan tidak adil oleh PT Pos Indonesia dan kebijakan pemerintah.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan tiga tuntutan utama dalam aksi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, membatalkan penghapusan tunjangan pensiunan. Ribuan pensiunan PT Pos menuntut agar penghapusan Tunjangan Pangan (TP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Sumbangan Iuran BPJS Kesehatan, dan Uang Duka segera dibatalkan.

“Tunjangan ini bukan hadiah, tetapi hak yang diperoleh melalui kerja keras dan pengabdian selama puluhan tahun. Menghapusnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap jasa para pensiunan,” ujar Said Iqbal.

Kedua, hapus sistem kemitraan di PT Pos Indonesia. Sistem kemitraan dianggap hanya menjadi kedok untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Para buruh menuntut agar seluruh pekerja mitra dijadikan karyawan tetap PT Pos.

Ketiga, para demonstran juga menuntut pemerintah untuk menghentikan sistem outsourcing yang merugikan pekerja, serta menolak sistem Kamar Rawat Inap Standard (KRIS) BPJS Kesehatan.

“Rawat inap yang antreannya semakin lama, kamar yang berkurang, dan iuran yang berpotensi naik adalah bentuk krisis layanan publik,” tambahnya.

Said Iqbal juga mengungkapkan bahwa tuntutan penghapusan outsourcing ini sejalan dengan janji Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam pidato May Day 1 Mei lalu yang menegaskan komitmennya untuk menghentikan praktik outsourcing yang merugikan pekerja.