Waspada! Lonjakan Impor Barang China Bisa Sebabkan Gelombang PHK Berulang

Jakarta – Penetrasi barang impor dari China berpotensi mengganggu ekonomi domestik. Sejumlah ekonom memperingatkan risiko ‘Tsunami’ PHK yang makin besar, akibat industri lokal yang kalah bersaing dengan produk impor dari China.

Ekonom dan Guru Besar Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, kepada PANGKEP NEWS, mengatakan, “Barang murah dari Tiongkok dapat merajai pasar lokal, menekan industri dalam negeri, dan mempercepat deindustrialisasi, terutama di sektor-sektor padat karya,” dikutip Rabu (4/6/2025).

Defisit neraca perdagangan Indonesia dengan China memburuk hingga April 2025, dengan defisit neraca ekspor-impor periode Januari-April 2025 sebesar minus US$ 6,28 miliar, lebih dalam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya US$ 3,02 miliar.

Hal ini dipicu oleh lonjakan impor barang dari China yang mencapai US$ 25,77 miliar atau naik 22,44%, sementara ekspor hanya US$ 18,87 miliar dengan kenaikan hanya 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada April 2025 saja, impor barang dari China mencapai US$ 7,07 miliar, meningkat 12,18% dibandingkan Maret 2025. Sedangkan ekspor di bulan April 2025 hanya US$ 4,83 miliar, turun 7,03% dibandingkan Maret 2025.

Syafruddin menilai, derasnya impor dari China berpotensi memperburuk struktur ekonomi Indonesia karena selain didominasi barang konsumsi, juga barang modal, yang menunjukkan ketidakmampuan industri lokal untuk mandiri.

Data BPS menunjukkan bahwa impor Indonesia dari China selama empat bulan pertama tahun ini didominasi oleh mesin dan peralatan mekanis (HS 84): US$5,81 miliar (22,53%), mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85): US$5,37 miliar (20,84%), serta kendaraan dan bagiannya (HS 87): US$1,41 miliar (5,46%).

“Ketika barang modal dan teknologi didominasi impor, kapasitas inovasi nasional akan tertinggal, membuat Indonesia menjadi pasar, bukan produsen,” tegas Syafruddin.

Ia juga mengingatkan bahwa lonjakan impor ini berpotensi membuat neraca transaksi berjalan kembali defisit, memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan menambah beban fiskal serta moneter.

“Pemerintah perlu segera menyusun strategi perdagangan dan substitusi impor yang mendukung industri nasional agar ketergantungan ini tidak menjadi jebakan struktural permanen,” tambah Syafruddin.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal sependapat dengan Syafruddin. Menurutnya, risiko dari membanjirnya barang impor, terutama dari China, akan menggerus pasar industri padat karya.

“Ini bisa mempengaruhi penyerapan tenaga kerja karena akses pasar terhambat, otomatis kapasitas produksi menurun, sehingga kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja berkurang,” ujar Faisal.

Faisal juga mengatakan bahwa barang impor ini dapat membuat daya saing industri lokal semakin tertinggal, memicu tren PHK yang sama seperti tahun lalu.

Saat ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat bahwa jumlah PHK pada periode 1 Januari 2025-10 Maret 2025 mencapai 114.675 orang. Terdiri dari 73.992 orang yang tidak lagi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena PHK dan 40.683 orang yang mengajukan klaim JHT BPJS TK karena PHK.

Data PHK ini melanjutkan kondisi pada 2024 yang mencapai 411.481 orang, terdiri dari 257.471 orang yang tidak lagi menjadi peserta BPJS TK sepanjang tahun lalu, dan 154.010 orang yang mengajukan klaim JHT BPJS TK.

“Ini sering menyebabkan PHK parsial atau total ketika industri benar-benar bangkrut dan tutup. Hal ini sudah terjadi di beberapa industri, bukan hanya tekstil dan barang tekstil, tapi juga alas kaki, mainan, peralatan rumah tangga, dan lainnya,” lanjut Faisal.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menambahkan, meningkatnya pertumbuhan impor dalam neraca perdagangan Indonesia dapat membuat industri lebih memilih menjadi importir daripada produsen. Ini akan menggerus penyerapan tenaga kerja berkualitas.

“Risikonya, semakin banyak perusahaan industri baik skala besar maupun UMKM yang tutup. Bahkan banyak yang beralih menjadi importir produk China dibanding menjadi produsen, mengancam kesempatan kerja di sektor padat karya,” jelas Bhima.