Gaza Semakin Memprihatinkan, AS Siap Veto Resolusi Gencatan Senjata Terbaru PBB

Jakarta, PANGKEP NEWS – Dewan Keamanan PBB dijadwalkan untuk melaksanakan pemungutan suara pada hari Rabu, 4 Juni 2025. Hal ini berkaitan dengan resolusi yang mengusulkan gencatan senjata permanen dan akses kemanusiaan tanpa hambatan di Gaza.

Namun, resolusi ini diprediksi akan diveto lagi oleh Amerika Serikat (AS). Berdasarkan laporan dari media Prancis, AS, yang merupakan sekutu dekat Israel, sering memveto resolusi terkait Gaza sebelumnya.

Rancangan resolusi PBB terbaru ini berisi permintaan untuk “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen”. Selain itu, terdapat poin mengenai “pembebasan semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lainnya”.

Resolusi ini juga menyoroti “situasi kemanusiaan yang mengerikan” di Gaza, serta meminta agar semua pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan dicabut.

Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 waktu New York, AS. Namun, sejumlah diplomat menyebutkan bahwa Washington kemungkinan besar akan menggunakan hak vetonya.

Mereka juga mengungkapkan bahwa perwakilan dari 10 negara anggota tidak tetap Dewan telah berupaya bernegosiasi dengan AS. Sayangnya, usaha tersebut tidak berhasil melunakkan sikap delegasi AS.

Israel kini menghadapi tekanan internasional yang semakin meningkat untuk menghentikan serangan di Gaza, menyusul aksi Hamas karena pendudukan pada 7 Oktober 2023. Tekanan ini juga dipicu oleh tertahannya distribusi bantuan kemanusiaan selama lebih dari dua bulan, sebelum Israel mulai mengizinkan masuknya sejumlah kecil kendaraan PBB pada pertengahan Mei.

Sementara itu, menurut PBB, jumlah bantuan yang masuk masih jauh dari cukup. Inisiatif bantuan yang didukung AS, Dana Kemanusiaan Gaza, juga menuai kritik karena dianggap melanggar prinsip dasar kemanusiaan dengan melibatkan militer dalam pendistribusian.

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, pada hari Selasa mendesak Dewan untuk bertindak. “Kita semua akan diadili oleh sejarah mengenai seberapa banyak yang telah kita lakukan untuk menghentikan kejahatan terhadap rakyat Palestina ini,” ujarnya.

Pemungutan suara di PBB ini akan menjadi yang pertama sejak November tahun lalu.