Bandwagoning Bukan Jawaban Tepat Indonesia Terhadap China

Catatan: Artikel ini adalah opini penulis dan tidak mewakili pandangan Redaksi PANGKEP NEWS.

Menerapkan strategi bandwagoning oleh Indonesia terhadap China bukan pilihan yang tepat, mengingat berbagai dampak negatif yang mungkin timbul. Pada akhir Mei lalu, Perdana Menteri China Li Qiang mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk menyepakati sejumlah perjanjian termasuk penggunaan mata uang lokal dan proyek kerja sama two countries twin park. Pertemuan ini tidak hanya menunjukkan kedekatan antara kedua negara, tetapi juga kelanjutan untuk mencapai kerja sama strategis lainnya seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Artikel opini yang diterbitkan oleh PANGKEP NEWS pada 26 Juni 2025 berpendapat bahwa dalam menghadapi kebangkitan China, Indonesia seharusnya tidak melakukan balancing seperti negara berkembang lainnya, melainkan dengan bandwagoning.

Keuntungan Semu
Dalam konteks politik luar negeri, bandwagoning sering diartikan sebagai ‘menjadi bagian dari aliansi atau koalisi’. Denny Roy, seorang peneliti keamanan di kawasan Asia-Pasifik, menjelaskan konsep ini sebagai being on the winning side, yang berarti ada strategi dari negara yang lebih lemah untuk memperoleh keuntungan dari negara yang lebih kuat daripada menjadi penyeimbang.

Namun, Indonesia seharusnya tidak mengikatkan diri dalam koalisi dengan China. Selain tidak sesuai dengan prinsip bebas aktif, sebagai middle power, Indonesia akan cenderung memiliki ketergantungan dengan China di sektor ekonomi, yang akan membatasi peluang Indonesia dalam mendiversifikasi mitra dagangnya. Sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi), ketergantungan ekonomi Indonesia dengan China cukup besar. Data dari Pemerintah Indonesia dan Kepabeanan China menunjukkan bahwa perdagangan meningkat dari $73 miliar menjadi $150 miliar antara tahun 2019 hingga 2024.

Angka ini jauh dibandingkan dengan mitra tradisional lainnya seperti Jepang, Singapura, atau AS. China juga menjadi investor utama dengan realisasi sebesar $8,1 miliar pada tahun 2024. Meskipun Indonesia mendapatkan keuntungan dari investasi ini, karena China membantu membangun infrastruktur strategis, hal ini juga bisa menjadi pisau bermata dua.

Dari sisi utang, meskipun China bukan pemberi utang terbesar bagi Indonesia, dalam kurun waktu 10 tahun (2014-2024), utang China ke Indonesia hampir meningkat 200%, dan kemungkinan akan terus bertambah. Konsep bandwagoning dengan China juga berdampak negatif pada kelengahan dalam investasi China. Pada tahun 2021, kesepakatan antara pemerintah China dan Indonesia untuk membangun pembangkit listrik tenaga batu bara menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama kualitas air, dan banyak nelayan kehilangan mata pencaharian karena penurunan jumlah ikan.

Kondisi serupa terjadi di Maluku Utara, Pulau Obi, yang dimulai sejak tahun 2022. Pada tahun 2023, laporan Celios menunjukkan bahwa kualitas pekerja yang direkrut cenderung rendah, menyebabkan sering terjadi kecelakaan.

Kecenderungan Keberpihakan: Memicu Reaksi Trump
Hubungan antara AS dan China memburuk sejak Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif perdagangan sebesar 125% terhadap produk China. Ketimpangan tarif yang besar ini, di mana negara lain hanya dikenakan 10%, menarik perhatian global, seolah Trump menyampaikan bahwa China adalah musuh.

Target Trump berikutnya adalah BRICS+ – kerja sama ekonomi yang dipelopori oleh China dan Rusia sejak tahun 2009. Trump menyatakan akan menerapkan tarif 100% jika anggota BRICS+ berencana menghilangkan penggunaan dolar.

Posisi Indonesia Terancam
Pada awal tahun, Presiden Prabowo mengambil keputusan besar: Indonesia bergabung dengan BRICS bersama negara-negara dari Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Langkah ini memicu berbagai tanggapan, terutama dari sudut pandang ekonomi dan politik luar negeri.

Terkait ancaman tarif 100% dari Trump, Indonesia dipastikan akan terdampak. Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Parahyangan, Idil Syawfi, menyatakan bahwa kebijakan tarif Trump akan mengganggu sebagian besar kinerja ekspor Indonesia ke AS. Dengan bergabungnya Indonesia di BRICS, AS akan cenderung melihat Indonesia sebagai bagian dari kelompok revisionis, mirip dengan Cina. Posisi Indonesia di antara China dan AS juga diperburuk dengan ketidakhadiran Prabowo di pertemuan G7 di Kanada, dan lebih memilih ke Rusia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin ‘jauh’ dari pihak Barat.

Makin Rumit Kasus Laut Natuna Utara
Kasus sengketa Natuna Utara menjadi sensitif sejak kapal-kapal China beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Meskipun Indonesia bukan negara yang terlibat dalam sengketa, China mengklaim bahwa seluruh Laut China Selatan, termasuk Natuna Utara, adalah bagian dari nine dash line – klaim sepihak China.

Upaya Indonesia untuk menghalau China sudah dilakukan melalui pengiriman nota diplomatik dan kehadiran simbolik Presiden Jokowi di wilayah tersebut. Namun, tidak ada kemajuan signifikan dalam penyelesaian kasus ini. Ditambah lagi, pada tahun 2021, China mengirimkan surat kepada Indonesia untuk menghentikan latihan Garuda Shield dan pengeboran di wilayah Natuna.

Di era Prabowo, isu Laut Natuna Utara kembali mencuat. Pada akhir 2024, Prabowo dan Xi mengumumkan sembilan poin penting tentang Natuna Utara yang salah satunya adalah Indonesia dan China akan menjalin joint development. Sikap ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai posisi Indonesia terhadap China, karena Indonesia tidak pernah mengakui klaim sepihak China dan selalu berdasarkan UNCLOS 1982.

Dengan Indonesia melakukan bandwagoning dengan China di sisi ekonomi, peran Indonesia dalam membela Natuna Utara tidak akan pernah serius. Indonesia akan takut jika investor China menarik diri. Menggunakan strategi bandwagoning terhadap China bukanlah keputusan yang matang. Strategi ini hanya akan memberikan dampak negatif pada sektor ekonomi Indonesia.

Melalui sektor vital ini, Indonesia semakin enggan untuk menegur aktivitas China terutama di Laut Natuna Utara. Meskipun strategi balancing memiliki berbagai aspek negatif, ia akan tetap mampu menjaga prinsip politik luar negeri Indonesia dan bersikap kritis terhadap aktivitas Cina.

(miq/miq)