Tahun 2024 Dipenuhi Konflik dan Bencana Alam, Sri Mulyani: Namun APBN Indonesia Tetap Stabil

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rasa syukur atas kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang tetap stabil dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meskipun perekonomian dunia terguncang oleh konflik internasional dan bencana alam yang meningkat sepanjang tahun tersebut.

Dalam pidatonya di hadapan anggota dewan saat memberikan penjelasan pemerintah mengenai RUU Pertanggungjawaban APBN TA 2024 pada sidang paripurna DPR ke-21 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025), Sri Mulyani menyampaikan hal ini.

“Dengan mengucap syukur alhamdulillah, pada Tahun Anggaran 2024 pemerintah kembali memperoleh WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 dari BPK. BPK bahkan memberikan penilaian terbaik yang menggambarkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam pidatonya.

APBN 2024 mengalami defisit sebesar 2,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang masih sesuai dengan target 2,29% dari PDB. Defisit ini disebabkan oleh realisasi belanja negara sebesar Rp 3.359,8 triliun dan pendapatan negara mencapai Rp 2.850,6 triliun.

Menurut Sri Mulyani, defisit APBN ini patut disyukuri mengingat pelaksanaannya dilakukan di tengah tekanan ekonomi global yang mempengaruhi stabilitas harga dan berpotensi berdampak pada APBN. Salah satu contohnya adalah konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang tidak kunjung selesai sejak 2022.

Selain itu, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah serta konflik militer di Laut Merah menjadi zona maritim yang mengancam rantai pasok global. “Aktivitas perdagangan melalui Terusan Suez sempat menurun hampir 50% pada kuartal pertama 2024, dan isu antara Tiongkok dan Taiwan semakin memanas dengan psywar yang berlanjut melalui kebijakan ekonomi dan aksi militer di perbatasan kedua negara,” ungkap Sri Mulyani.

Keputusan dari Amerika Serikat melalui United States Trade Representative (USTR) yang menaikkan tarif impor produk Tiongkok pada Mei 2024, termasuk Electric Vehicle (EV), baterai, baja, aluminium, dan panel surya, turut mempengaruhi situasi. “Tarif ini terus meningkat hingga akhir tahun 2024, memperburuk perang dagang antara dua negara besar yang berdampak pada ekonomi global, termasuk Indonesia,” tambahnya.

Tahun 2024 juga ditandai oleh fenomena “Super Election Year” dengan pemilu di lebih dari 70 negara, termasuk negara-negara yang terlibat konflik, meningkatkan ketidakpastian ekonomi, menekan pasar keuangan, menghambat investasi, dan mengganggu rantai pasok global.

Dampak ketidakpastian ini juga dirasakan Indonesia, termasuk APBN-nya. Harga minyak mentah yang dihasilkan negara-negara Timur Tengah melonjak hingga US$ 91,2 per barel pada April 2024, jauh di atas rata-rata harga sebelum konflik yang di bawah US$ 80 per barel. “Demikian juga dengan biaya logistik yang meningkat signifikan akibat rute logistik yang lebih panjang dan memakan waktu lebih lama,” tegasnya.

El Nino yang terus berlanjut pada 2024 juga berdampak pada harga pangan dunia, terutama beras yang sempat melonjak. Selain disrupsi produksi, tekanan harga diperparah oleh proteksi ekspor pangan oleh negara-negara produsen. India, misalnya, membatasi ekspor beras, gula, dan bawang, sementara Rusia membatasi ekspor gandum, jagung, barley, dan minyak bunga matahari.

Sri Mulyani juga menyoroti dampak El Nino terhadap perekonomian domestik pada paruh pertama 2024. Di saat yang sama, Indonesia mengadakan Pemilu, dari Pemilihan Presiden hingga Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota. “Dampak El Nino sangat dirasakan di dalam negeri, terutama pada sektor pangan. Akibat El Nino, inflasi harga pangan bergejolak mencapai 10,3% (yoy), mendorong inflasi umum ke level 3,1% (yoy) pada Maret 2024,” ujarnya.

Beras menjadi kontributor utama terhadap inflasi pangan saat itu. Untuk mengatasinya, pemerintah bekerja keras melalui Bulog dengan menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar dan retail modern. Pemerintah juga mempercepat impor beras dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan untuk menambah stok nasional. Program bantuan sosial pangan (beras 10 kg) yang diberikan di akhir 2023 untuk menopang daya beli masyarakat rentan akibat lonjakan harga pangan tetap dilanjutkan.

Gejolak global juga memicu tekanan pasar keuangan domestik. Pada Juni 2024, nilai tukar Rupiah terdepresiasi tajam dari rata-rata di bawah Rp16.000 per USD pada awal tahun menjadi Rp16.486 per dolar AS, titik terlemah di tahun itu. Indeks harga saham gabungan turun dari kisaran 7.300 di awal 2024 hingga ke titik terendah tahun di 6.726,9 pada 19 Juni.

“Dengan situasi tersebut, kita patut bersyukur karena perekonomian Indonesia menuju akhir 2024 berangsur pulih, meskipun menghadapi tantangan berat di paruh pertama tahun,” kata Sri Mulyani.