Jakarta, PANGKEP NEWS

Sebuah berita mengisyaratkan kemungkinan pertemuan langsung antara Presiden sementara Suriah, Ahmed Al Sharaa, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Momen ini terjadi di tengah status perang kedua negara yang telah berlangsung lebih dari tujuh puluh tahun.

Potensi pertemuan tersebut, yang diberitakan oleh TMJ News pada Selasa (1/7/2025), muncul setelah Al Sharaa secara mengejutkan menunjukkan kesiapan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, meskipun dengan syarat-syarat tertentu.

“Saya ingin memperjelas. Era saling serang tanpa henti harus diakhiri. Tidak ada bangsa yang dapat berkembang ketika langitnya dipenuhi ketakutan. Kenyataannya, kita memiliki musuh yang sama dan dapat berkontribusi besar dalam keamanan regional,” ujar Al Sharaa.

“Perdamaian harus dicapai melalui saling menghormati, bukan ketakutan,” tambahnya.

Informasi dari intelijen dan diplomasi menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) diduga berperan penting sebagai mediator dalam pembicaraan tidak langsung antara kedua belah pihak. Pada Mei 2025, Reuters melaporkan bahwa UEA telah membangun jalur komunikasi rahasia antara Israel dan Suriah yang berfokus pada keamanan, intelijen, dan pembangunan kepercayaan.

Sumber yang mengetahui situasi tersebut menyebutkan bahwa upaya ini dimulai beberapa hari setelah kunjungan Ahmed al-Sharaa ke UEA pada 13 April 2025. Di sisi Israel, Menteri Luar Negeri Gideon Saar pada 30 Juni 2025 menyatakan bahwa Israel “tertarik” untuk mencapai kesepakatan “perdamaian dan normalisasi hubungan” dengan Suriah dan Lebanon, sambil menegaskan posisi Tel Aviv terkait Dataran Tinggi Golan.

“Israel tertarik untuk memperluas lingkaran perdamaian dan normalisasi Abraham Accords. Namun, Dataran Tinggi Golan akan tetap menjadi bagian dari Israel dalam perjanjian damai apapun,” tegasnya.

Hubungan antara Suriah dan Israel telah membeku sejak pembentukan Israel pada tahun 1948. Kedua negara terlibat dalam beberapa konflik bersenjata, termasuk Perang Enam Hari tahun 1967 dan Perang Yom Kippur tahun 1973.

Komunikasi antara Damaskus dan Tel Aviv selama ini hampir tidak ada tanpa jalur diplomatik resmi, kecuali melalui pihak ketiga atau saluran rahasia.

Isu Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel sejak 1967 menjadi hambatan utama dalam setiap upaya normalisasi. Suriah secara konsisten menuntut pengembalian penuh wilayah ini, sementara Israel mengklaim wilayah tersebut atas dasar keamanan strategis.

Namun, dinamika di Suriah telah berubah drastis setelah perang saudara yang berkepanjangan. Kejatuhan rezim Bashar Al Assad pada Desember 2024 dan naiknya Ahmed Al Sharaa sebagai presiden sementara pada 29 Januari 2025 membuka jalan baru.

Al Sharaa, yang kini berupaya mendapatkan legitimasi internasional dan menstabilkan negaranya, telah membuat pernyataan positif terkait Israel. Meski demikian, jalan menuju normalisasi penuh masih panjang dan berliku. Tuntutan Suriah untuk pengembalian Dataran Tinggi Golan tetap menjadi batu sandungan terbesar.

“Pemerintah Suriah tidak akan menerima solusi atau perjanjian apapun yang tidak sepenuhnya mengembalikan Golan kepada kedaulatan Suriah dan menjamin penarikan Israel ke garis 4 Juni 1967,” demikian menurut analis politik Zaidoun al-Zoubi kepada The New Arab.