Berita Terbaru! Mahkamah Konstitusi Menangguhkan PM Thailand, Negara dalam Kekacauan

Jakarta, PANGKEP NEWS – Pada Selasa (1/7/2025), Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra ditangguhkan dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand. Penangguhan ini terjadi setelah adanya penyelidikan terkait dugaan pelanggaran etika yang dipicu oleh bocornya rekaman percakapan teleponnya dengan seorang tokoh senior dari Kamboja. Keputusan ini menambah ketidakpastian politik di tengah ketegangan yang meningkat antara Bangkok dan Phnom Penh.

Para hakim, dalam keputusan bulat yang dilaporkan oleh The Associated Press, menerima petisi yang menuduh Paetongtarn melanggar standar etika pejabat tinggi negara. Tujuh dari sembilan hakim memutuskan untuk menangguhkan sementara tugas-tugas resmi Paetongtarn selama proses penyelidikan berlangsung.

“Saya akan mematuhi dan mengikuti proses hukum dari pengadilan, meskipun saya berharap pekerjaan saya tidak terganggu,” kata Paetongtarn kepada wartawan pada Senin (30/6/2025), sehari sebelum keputusan diumumkan.

Kasus ini mengemuka setelah percakapan telepon Paetongtarn dengan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, tersebar di tengah konflik diplomatik yang terjadi setelah insiden perbatasan berdarah pada 28 Mei lalu, di mana seorang tentara Kamboja tewas dalam konfrontasi bersenjata dengan militer Thailand.

Bocornya isi percakapan tersebut memicu gelombang kecaman, terutama karena dianggap menunjukkan upaya dari Perdana Menteri Thailand untuk “menjinakkan” konflik perbatasan dengan Kamboja dengan cara yang dianggap terlalu lunak.

Salah satu poin yang menjadi perhatian publik adalah komentar Paetongtarn mengenai seorang komandan militer regional yang bersikap keras terhadap Phnom Penh. Sikap ini dianggap oleh kalangan konservatif nasionalis sebagai tindakan yang melemahkan posisi pertahanan Thailand.

Kemarahan publik meningkat. Ribuan pengunjuk rasa, kebanyakan dari kelompok nasionalis, melakukan aksi di pusat Kota Bangkok pada Sabtu (29/6/2025), menuntut pengunduran diri Paetongtarn. Mereka menuduhnya tidak tegas dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan nasional.

Di tengah tekanan publik dan gejolak politik, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn pada Selasa pagi menandatangani surat keputusan resmi untuk merombak kabinet. Perombakan ini terjadi setelah keluarnya Partai Bhumjaithai dari koalisi pemerintahan Paetongtarn.

Partai tersebut sebelumnya memegang sejumlah posisi penting di kabinet, termasuk jabatan Wakil Perdana Menteri yang dipegang oleh Anutin Charnvirakul, yang kini telah digantikan.

Selain menghadapi Mahkamah Konstitusi, Paetongtarn juga sedang diselidiki oleh Kantor Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC). Lembaga ini tengah memeriksa kemungkinan pelanggaran etika dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Jika terbukti bersalah, temuan NACC bisa mengarah pada pemecatan permanen dari jabatan perdana menteri.