Menkes: Provinsi dengan Kasus Stunting Tertinggi di Indonesia

Jakarta, PANGKEP NEWS – Stunting tetap menjadi tantangan kesehatan utama di Indonesia. Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, menyebutkan beberapa wilayah dengan angka stunting yang tinggi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Provinsi-provinsi ini menjadi prioritas utama Pemerintah dalam upaya pengurangan stunting. Jika angka stunting di daerah ini bisa ditekan, maka angka nasional juga dapat menurun.

Menkes menyoroti bahwa 11% kasus stunting berawal dari kondisi bayi saat kelahiran, dan 10-11% lainnya terjadi setelah masa ASI eksklusif, yaitu usia 6 hingga 24 bulan. Oleh karena itu, masa 1.000 hari pertama kehidupan anak sangatlah penting.

“Tanpa bantuan, bayi bisa langsung terjebak dalam siklus stunting,” kata Menkes dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Keluarga, BPOM, dan Badan Gizi Nasional di DPR Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

“Oleh karena itu, intervensi harus dimulai dari masa kehamilan hingga pemberian makanan tambahan setelah ASI,” tambahnya.

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat pemberian makanan yang tidak memenuhi kebutuhan gizi. Kondisi ini bisa muncul sejak janin dalam kandungan dan baru terlihat ketika anak berusia dua tahun.

Pemerintah telah menetapkan 11 intervensi spesifik, seperti pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil, pemantauan berat badan balita, serta pengukuran konsumsi gizi mikro. Semua langkah ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas kementerian dan dinas kesehatan daerah.

Tahun ini, Kementerian Kesehatan RI menargetkan menjangkau lebih dari 3 juta anak dengan anggaran hingga Rp1,9 triliun. Ini merupakan peningkatan besar dibanding tahun lalu yang hanya menjangkau 700 ribu anak dari target 3,7 juta.

Menkes juga menekankan pentingnya pengawasan kualitas makanan anak. Kementeriannya telah menetapkan standar isi dan cara pengolahan makanan, terutama makanan siap saji di sekolah. Pengawasan dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.

“Yang penting bukan hanya ketersediaan makanan, tetapi juga kandungan gizinya dan cara memasaknya harus sesuai standar,” tegasnya.

Kepala BKKBN: Intervensi Harus Dimulai Sebelum Anak Lahir

Bersama Menkes, Kepala BKKBN, Wihaji, mengatakan bahwa penurunan angka stunting tidak bisa hanya ditangani oleh sektor kesehatan. Ia menyebutkan bahwa hanya 30% intervensi berasal dari sektor kesehatan, sedangkan 70% lainnya adalah intervensi sensitif seperti pendidikan, sosial, dan pemberdayaan keluarga.

“Remaja putri sebelum menikah harus diberikan edukasi dan tablet tambah darah. Saat hamil, ibu harus rutin minum zat besi. Semua ini harus terukur dan terdata,” ujar Wihaji.

Ia menjelaskan bahwa dua masa paling kritis dalam pencegahan stunting adalah saat bayi lahir dan pasca ASI eksklusif. “Makanan tambahan setelah usia enam bulan sangat penting. Jika tidak terpenuhi, anak sangat rentan stunting,” ujarnya.

BKKBN menargetkan programnya menjangkau hingga 3,7 juta anak dengan anggaran Rp1,9 triliun. Fokusnya sama, yakni pada 6-7 provinsi dengan kasus tertinggi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Wihaji mengingatkan bahwa peran dinas di daerah sangat vital dalam keberhasilan program ini. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan pusat. Dinas kesehatan, dinas sosial, semuanya harus aktif. Ini bukan kerja satu lembaga,” tegasnya.

Anggaran Besar Belum Efektif, Perlu Reformulasi Target

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyambut baik penurunan angka stunting menjadi 19,4%. Namun, ia mengkritik pencapaian ini masih jauh dari target awal pemerintah sebesar 14% pada 2024. Ia juga menilai program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) selama lima tahun terakhir belum efisien dan belum berdampak signifikan.

“Dengan anggaran besar seperti yang dialokasikan, hasilnya belum sesuai harapan. Harusnya bisa jauh lebih baik,” ujar Edy dalam kesempatan yang sama.

Ia juga menyoroti rendahnya jangkauan program untuk ibu hamil dan menyusui, yang masing-masing hanya menyentuh 0,5% dari penerima manfaat. Ia mendesak agar target dan indikator program dirombak agar berdampak lebih nyata pada perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat.

Edy bahkan menyarankan agar penyediaan makanan tambahan dievaluasi kembali. Ia menilai banyak bantuan makanan yang tidak tepat sasaran dan kurang berdampak karena bahan pangan tidak sesuai kebutuhan lokal.

“Kalau mau efektif, makanan tambahan harus sesuai budaya dan kebutuhan lokal, bukan sekadar roti yang akhirnya malah dibagi ke tetangga atau dibakar,” ujarnya.

Edy juga menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, badan gizi nasional, dan kepala daerah dalam pengawasan keamanan dan kualitas pangan. Menurutnya, masih banyak bupati dan wali kota yang enggan terlibat aktif karena menganggap program stunting sebagai urusan pusat.

“Padahal undang-undang sudah jelas. Menteri Kesehatan, kepala daerah, dan kepala badan terkait semua punya tanggung jawab. Jangan lempar-lemparan,” tegasnya.