Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Minta Dukungan Gubernur BI

Dalam rapat kerja di Badan Anggaran (Banggar) DPR yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (1/7/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara mendadak meminta dukungan dari Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Permintaan ini disampaikan saat pembahasan mengenai realisasi Semester I dan prediksi APBN 2025.

Sri Mulyani, yang duduk di samping Perry dalam rapat tersebut, meminta dukungan Perry untuk berbagai inisiatif pemerintah, meskipun tetap menghormati independensi BI yang dijamin dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

“Kami juga mohon dukungan Pak Gubernur BI untuk berbagai program pemerintah tanpa mengorbankan independensi dan efektivitas BI sebagai pengelola moneter,” ujar Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengemukakan bahwa defisit APBN hingga akhir 2025 diproyeksikan mencapai Rp 662 triliun (2,78% dari PDB), meningkat dari target sebelumnya yang sebesar Rp 616,2 triliun (2,53% dari PDB), mempertimbangkan kinerja APBN hingga Semester I-2025.

Peningkatan defisit ini, menurutnya, disebabkan oleh tekanan pada penerimaan negara, yang diperkirakan hanya mencapai Rp 2.865,5 triliun dari target Rp 3.005,1 triliun. Hal ini diakibatkan oleh tidak diterapkannya kenaikan tarif PPN 12% dan dividen BUMN yang tidak lagi masuk dalam pos PNBP APBN.

Sementara itu, dari segi belanja negara, Sri Mulyani memperkirakan sampai akhir tahun akan mencapai Rp 3.527,5 triliun, sedikit lebih rendah dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun. Hal ini disebabkan kebutuhan besar untuk merealisasikan berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, hingga ketahanan pangan dan kesehatan.

Untuk menutupi kekurangan, ia telah meminta persetujuan DPR di Banggar agar pemerintah dapat menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2024 yang tersisa sebesar Rp 457,5 triliun dari sebelumnya Rp 459,5 triliun, sebesar Rp 85,6 triliun.

“Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL sebesar Rp 85,6 triliun, sehingga kenaikan defisit tidak sepenuhnya dibiayai dengan penerbitan surat utang, tetapi menggunakan kas yang ada,” jelas Sri Mulyani.

Ia juga mengakui bahwa kinerja APBN pada 2025 dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global yang tidak dapat dikendalikan pemerintah. Namun dia memastikan bahwa APBN akan tetap berfungsi optimal dan sehat untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

“Kami berharap dengan defisit 2,78% terhadap PDB, APBN 2025 dapat mendukung berbagai program penting dan sekaligus menjadi sinyal counter cyclical terhadap perekonomian dunia yang cenderung melemah dan risiko yang meningkat,” pungkasnya.