Sri Mulyani Berencana Menerbitkan Obligasi Dim Sum dan Kangguru, Apa Tujuannya?

Jakarta – Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menguraikan penggunaan dari rencana penerbitan obligasi berdenominasi renminbi atau yuan China, yaitu Dim Sum Bond, serta dolar Australia yang dikenal sebagai Kangaroo Bond.

Suminto menyatakan, sebagaimana obligasi yang diterbitkan untuk mengakumulasi valuta asing (valas) lainnya, kedua surat utang pemerintah baru ini akan dimanfaatkan untuk pembiayaan APBN secara umum.

“Penerbitan SBN kita, termasuk dalam valas (USD, EUR, JPY – dan nantinya jika Dim Sum dan Kangaroo) umumnya digunakan untuk pembiayaan APBN secara umum,” ujar Suminto kepada PANGKEP NEWS, Jumat (4/7/2025).

Karena itu, ia menjelaskan, penerbitan kedua surat utang tersebut nantinya tidak akan difokuskan untuk pembiayaan program atau proyek spesifik. “Dengan demikian, tidak di earmark atau tidak ditentukan secara khusus untuk membiayai kegiatan maupun proyek tertentu,” tegas Suminto.

“Ini berbeda dengan thematic bond seperti green bond yang memiliki proyek-proyek green sebagai dasar, atau blue bond yang memiliki proyek-proyek kemaritiman sebagai dasar,” tambahnya.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyatakan, sebenarnya dari sisi investor tampak sangat antusias dengan rencana penerbitan dua obligasi valas baru pemerintah ini, yang diprediksi akan terbit tahun ini.

Ia menegaskan bahwa saat ini kondisi likuiditas untuk yuan cukup ketat di pasar keuangan, karena semakin banyak perusahaan China yang menginginkan pembayaran dengan mata uang yuan ketika Indonesia atau negara lain mengimpor barang mereka.

“Jadi perlu ada tambahan likuiditas dalam Yuan, karena untuk ekspor kita masih dominan dibayar dengan dolar,” kata David.

Di sisi lain, kecenderungan penerbitan Surat Utang Kangguru lebih disebabkan oleh tingginya permintaan dari lembaga keuangan di Australia. “Kangaroo lebih diminati dari sisi permintaan oleh lembaga-lembaga keuangan di Australia,” jelasnya.

Ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menambahkan bahwa rencana pemerintah untuk menerbitkan dua surat utang non dolar ini juga bisa dilihat sebagai respons terhadap peningkatan jumlah investor global yang mulai mengurangi eksposur terhadap dolar Amerika.

“Mereka mencari aset dalam denominasi mata uang lain. Pemerintah melihat ini sebagai peluang, dengan menerbitkan obligasi dalam mata uang Yuan, Yen, dan AUD. Ketiga mata uang ini juga termasuk dalam kategori hard currency yang relatif mudah diperdagangkan,” ungkap Wijayanto.

Mata uang yuan, hingga dolar Australia, menurutnya juga banyak digunakan dalam perdagangan internasional Indonesia, baik dari segi ekspor maupun impor.

“Kita juga bisa memanfaatkannya untuk membiayai impor dari negara-negara tersebut, di mana perdagangan internasional dengan mata uang lokal saat ini semakin populer,” jelas Wijayanto.

Mengutip data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia atau SULNI, yuan memang menjadi mata uang kedua yang mendominasi posisi utang luar negeri Indonesia, terutama di sektor swasta. Sedangkan dolar Australia termasuk dalam 15 besar.

Per April 2025, utang luar negeri swasta dalam bentuk yuan China telah mencapai US$ 10,6 miliar dan pemerintah memegang US$ 11 juta. Dolar Australia senilai US$ 45 juta di sektor swasta dan di pemerintah US$ 963 juta.

(arj/haa)