Jakarta, PANGKEP NEWS
Rusia menyambut baik langkah Amerika Serikat (AS) yang menunda beberapa pengiriman senjata ke Ukraina. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa keputusan ini akan mempercepat akhir dari konflik di Ukraina.
Peskov menyatakan, “Semakin sedikit rudal asing yang masuk ke Ukraina, semakin dekat akhir dari operasi militer khusus,” sebagaimana dilaporkan kantor berita negara Tass, Jumat (4/7/2025).
Penghentian pengiriman ini telah dikonfirmasi oleh Gedung Putih pada awal pekan ini. Amerika Serikat menghentikan pasokan beberapa sistem senjata penting, meliputi rudal untuk sistem pertahanan udara Patriot, sistem Stinger, amunisi howitzer, serta rudal udara-ke-darat.
Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Anna Kelly, menyatakan bahwa keputusan ini diambil “untuk mengutamakan kepentingan Amerika” setelah melakukan peninjauan belanja militer dan bantuan luar negeri.
Tindakan Washington ini menimbulkan kekhawatiran di Ukraina dan di antara sekutunya. Serangan drone dan rudal Rusia terhadap target sipil meningkat tajam dalam beberapa minggu terakhir, sementara kemampuan pertahanan Ukraina dikhawatirkan semakin berkurang.
“Ukraina sangat membutuhkan senjata pertahanan udara mengingat intensifikasi serangan harian Rusia terhadap target sipil,” ungkap CEO dan pendiri Hope for Ukraine, Yuriy Boyechko.
Kementerian Luar Negeri Ukraina bahkan memanggil Kuasa Usaha AS, John Ginkel. Wakil Menlu Mariana Betsa menyatakan bahwa penundaan bantuan “hanya akan mendorong Rusia untuk melanjutkan aksi perang dan teror.”
Peskov sebelumnya juga mengklaim, tanpa bukti, bahwa keputusan AS ini diambil karena gudang senjata Washington yang mulai menipis.
Sementara itu, Institut Studi Perang (ISW) menyatakan bahwa pembekuan bantuan ini dapat memperkuat strategi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meraih kemenangan melalui taktik perang jangka panjang dan lambat, sambil menanti dukungan Barat terhadap Ukraina melemah.
Di tengah ketidakpastian ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa pihaknya masih mencari klarifikasi terkait rincian kebijakan baru AS tersebut. Di Washington, beberapa anggota parlemen, termasuk Brian Fitzpatrick (R-PA), meminta pengarahan darurat dari Gedung Putih dan Departemen Pertahanan.
About the Author
