Peringatan Keras PBB: AS dan China Harus Beralih ke Energi Terbarukan
Jakarta – Antònio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyampaikan peringatan tegas kepada negara-negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan China, agar segera menghentikan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke energi hijau. Hal ini disebabkan oleh tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak untuk ditangani sebelum terjadi bencana di planet ini.
Dalam pidatonya di markas besar PBB, Guterres menyoroti peningkatan pembangunan pusat data berbasis gas dan batu bara, terutama di tengah meningkatnya permintaan listrik akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Ia menggarisbawahi pentingnya masa depan teknologi yang didukung oleh energi bersih.
Diketahui bahwa AS dan China adalah dua negara yang paling gencar dalam pengembangan teknologi AI dan investasi pada pusat data sebagai pendukungnya. Keduanya bersaing untuk mendominasi bidang AI secara global.
Peringatan ini datang sebelum Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan Rencana Aksi AI dari pemerintahannya. Rencana ini diperkirakan akan mencakup sejumlah kebijakan eksekutif untuk melonggarkan pembatasan penggunaan lahan dan produksi energi guna mendukung pengembangan AI.
Trump sebelumnya menetapkan status darurat energi nasional untuk memenuhi kebutuhan listrik tinggi pusat data dalam menjalankan AI, serta mempermudah pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas, batu bara, dan nuklir untuk bersaing dengan China.
Sebagai dua kekuatan ekonomi terkemuka di dunia, AS dan China terlibat dalam perlombaan teknologi untuk menguasai sektor AI.
Namun, di sisi lain, Trump juga mengeluarkan perintah eksekutif dan menandatangani undang-undang “One Big Beautiful Bill Act” yang membatasi insentif energi angin dan surya, dua sumber energi terbarukan yang saat ini mendominasi antrean pembangkit listrik baru yang akan tersambung ke jaringan.
Guterres juga menyerukan kepada pemerintah di seluruh dunia untuk menyiapkan rencana iklim nasional baru guna memenuhi target Perjanjian Paris sebelum bulan September.
Ia menekankan bahwa ini adalah kesempatan besar bagi pemerintah untuk memenuhi permintaan listrik baru dengan energi terbarukan dan menerapkan penggunaan air yang berkelanjutan dalam sistem pendingin.