ESS, Fondasi Infrastruktur Energi untuk Stabilitas Jangka Panjang

Catatan: Artikel ini adalah opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi PANGKEP NEWS

Dalam usaha global mempercepat transisi energi, Indonesia menghadapi tantangan signifikan: bagaimana memastikan energi terbarukan (EBT) tetap dapat diandalkan meskipun bersifat tidak konsisten.

Sumber energi surya dan angin, yang menjadi tulang punggung EBT di Indonesia, bersifat intermittent, menghasilkan listrik hanya saat matahari bersinar atau angin bertiup. Saat keduanya berhenti beroperasi, sistem menjadi rentan. Tanpa adanya solusi sistemik, situasi ini dapat mengancam kedaulatan energi di tingkat nasional.

Oleh karena itu, Sistem Penyimpanan Energi Nasional atau Energy Storage System (ESS) harus diposisikan bukan sebagai tambahan, tetapi sebagai fondasi dari sistem energi baru. Negara maju telah menyadari hal ini lebih awal dan menginvestasikan miliaran dolar untuk memperkuat sistem penyimpanan energi mereka. Kini, waktunya Indonesia mengambil langkah yang sama.

Energi yang tidak dapat disimpan, sebenarnya bukanlah energi yang sepenuhnya bisa diandalkan. Tanpa sistem penyimpanan yang kuat, EBT hanya dapat dimanfaatkan saat sumber tersedia.

Sistem kelistrikan nasional akan terus bergantung pada PLTU dan PLTD. Beban puncak sulit diatasi tanpa penggunaan BBM sebagai cadangan. Kondisi ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi pasar energi global.

Potensi EBT Indonesia sangat besar: lebih dari 3.600 GW potensi surya, 155 GW potensi angin, serta puluhan gigawatt dari hidro, panas bumi, dan biomassa. Sayangnya, semua itu akan menjadi tidak relevan jika tidak disertai solusi penyimpanan energi berskala besar dan sistemik.

Benchmark Energy Storage System dari negara lain
China memimpin dunia dalam implementasi dan investasi ESS. Pada 2023, kapasitas ESS mereka sudah lebih dari 16 GW, dan pemerintah China menargetkan kapasitas ESS sebesar 100 GW pada 2030.

China mengintegrasikan ESS dalam semua proyek EBT skala besar, dari PLTS di gurun Gobi hingga pembangkit angin lepas pantai. Investasi besar-besaran juga dilakukan pada pengembangan baterai sodium-ion dan sistem pumped hydro storage sebagai solusi jangka panjang.

Melalui program Long Duration Energy Storage (LDES), Departemen Energi AS mendanai riset dan pengembangan teknologi ESS non-baterai seperti hydrogen storage, thermal storage, dan CAES (Compressed Air Energy Storage). Target mereka adalah mengembangkan ESS dengan daya tahan lebih dari 10 jam.

California menjadi pelopor dengan lebih dari 5 GW ESS terpasang, didorong oleh regulasi ketat dan pasar listrik yang kompetitif. Konsumen rumah tangga juga didorong untuk menggunakan solar + storage, melalui insentif yang terkait dengan keandalan pasokan energi saat kebakaran hutan atau pemadaman terencana.

Jerman mengembangkan ESS tidak hanya dalam skala utilitas, tetapi juga dekat dengan masyarakat. Pemerintah mendukung pembentukan koperasi energi yang mengoperasikan ESS komunitas, memungkinkan rumah tangga berbagi listrik. Dengan kapasitas ESS rumah tangga mencapai ratusan MWh, Jerman berhasil mengurangi tekanan pada jaringan listrik dan menghindari pemborosan produksi EBT saat puncak siang hari.

India menetapkan target 50 GW ESS pada 2030. Proyek National Battery Energy Storage Mission difokuskan untuk mendukung perluasan solar park dan PLTB di Rajasthan, Gujarat, dan Tamil Nadu. Pemerintah India bahkan melelang proyek ESS dalam skala gigawatt dengan skema tarif tetap, menjamin pengembalian modal investor swasta.

Korea Selatan menggunakan ESS sebagai katalisator untuk memperkuat industri baterainya. ESS tidak hanya dianggap sebagai infrastruktur energi, tetapi juga bagian dari strategi industri nasional. Pemerintah memberikan subsidi hingga 50% untuk ESS yang digunakan di gedung-gedung komersial, kawasan industri, dan transportasi publik.

Kapasitas ESS Indonesia
Saat ini, kapasitas ESS Indonesia masih sangat minim, kurang dari 0.1 GW, sebagian besar berasal dari proyek PLTS skala kecil dan hybrid system di daerah terpencil. Belum ada peta jalan nasional atau kebijakan yang mewajibkan komponen penyimpanan dalam proyek EBT skala besar.

Indonesia memiliki keunggulan strategis seperti cadangan nikel, kobalt, dan mangan untuk industri baterai; ribuan pulau yang bisa menjadi pilot project microgrid + ESS; kawasan industri hijau seperti di Kalimantan Timur sebagai zona integrasi PLTS-baterai-industri; serta SDM muda yang bisa dilatih dalam pengembangan ESS. Namun tanpa arah kebijakan yang jelas, keunggulan ini akan berubah menjadi jebakan komoditas biasa. Pemerintah perlu segera menetapkan target nasional Energy Storage System secara berkala, seperti 1 GW ESS pada 2030 dan 10 GW ESS pada 2045. Proyek percontohan dapat dibangun di Kalimantan Timur untuk mendukung KEK Hijau berbasis PLTS dan hidrogen, di NTT dan Papua untuk daerah terpencil off–grid, dan di Jawa Tengah untuk integrasi dengan PLTS industri dan beban puncak Jawa.

PT PLN (Persero), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kapabilitas teknis, pengalaman operasional, serta kapasitas kelembagaan yang mumpuni, seyogianya diberikan peran strategis sebagai pelaksana utama atau integrator dalam pengelolaan proyek ini.

Dengan mempertimbangkan posisi PLN yang memiliki daya jangkau nasional dan pengalaman dalam pengelolaan infrastruktur energi, keterlibatan langsung PLN menjadi krusial, khususnya dalam mengoordinasikan dan membawahi BUMN lain yang relevan seperti Pertamina Power dan Indonesia Battery Corporation, guna memastikan sinergi, efisiensi, serta keberhasilan implementasi proyek secara menyeluruh.

Sementara Danantara Indonesia dapat bertindak sebagai anchor investor jangka panjang. Insentif fiskal seperti tax holiday dan bea masuk nol untuk ESS dan komponen baterai juga penting. Feed–in premium dapat diberikan untuk daya yang disimpan dan dilepas saat beban puncak. Selain itu, perlu dibentuk Pusat Riset Penyimpanan Energi Nasional serta program beasiswa riset untuk pengembangan baterai pasca-lithium.

Sistem transmisi dan distribusi listrik Indonesia sangat terpusat dan rawan gangguan. Jika satu gardu induk utama trip, bisa terjadi efek berantai yang melumpuhkan wilayah luas. Gangguan akibat bencana alam, ketidakseimbangan beban, atau kerusakan teknis sudah berulang kali memicu blackout berskala provinsi.

Studi internasional memperkirakan kerugian akibat blackout bisa mencapai 1% dari PDB. Tanpa penyimpanan yang baik, sektor vital seperti rumah sakit, logistik, dan industri akan akan rentan apabila terjadi force majeure.

ESS dapat berperan sebagai tameng terakhir yang menjaga perekonomian tetap berjalan. ESS dapat menciptakan titik-titik ketahanan energi seperti rumah sakit dan fasilitas darurat, kawasan industri dan manufaktur, pelabuhan, bandara, dan pusat logistik, serta kawasan perdagangan dan layanan digital.

ESS adalah bagian dari infrastruktur nasional baru. Seperti halnya tol dan pelabuhan, ESS harus menjadi backbone kedua dalam sistem kelistrikan modern. Sistem terdesentralisasi dan modular akan menjamin Indonesia lebih tahan terhadap guncangan masa depan.

Energi yang paling strategis adalah energi yang tersedia saat semua sistem lain gagal. ESS bukan hanya soal mendukung EBT, tapi soal mempertahankan fungsi dasar negara. Energi tersimpan adalah simbol kedaulatan.

Sudah saatnya Indonesia membangun Sistem Penyimpanan Energi Nasional sebagai bagian dari arsitektur ketahanan nasional.