Trump Usulkan Rencana ‘Kontroversial’ untuk Mengakhiri Konflik Gaza, Ini Tanggapan Hamas

Jakarta, PANGKEP NEWS – Pemerintah AS mengusulkan rencana gencatan senjata selama 60 hari di Gaza, yang mencakup pembebasan sejumlah sandera dan tahanan. Meskipun demikian, reaksi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini bervariasi.

Menurut dokumen yang diperoleh Reuters, proposal ini diajukan oleh utusan Timur Tengah Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, dan didukung langsung oleh Trump sendiri, dengan mediasi dari Mesir dan Qatar.

Isi dari dokumen tersebut menyatakan bahwa Hamas akan melepaskan 28 sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dalam minggu pertama setelah gencatan senjata dimulai. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 1.236 tahanan Palestina dan mengembalikan jenazah 180 warga Palestina.

Bantuan kemanusiaan juga akan segera disalurkan ke Gaza melalui PBB, Bulan Sabit Merah, dan jalur distribusi yang telah disepakati, setelah Hamas menyetujui rencana tersebut.

Gedung Putih mengumumkan pada hari Kamis bahwa Israel telah menerima proposal gencatan senjata ini. Beberapa media Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengonfirmasi penerimaan proposal ini kepada keluarga sandera. Namun, kantor Netanyahu belum memberikan komentar resmi.

Di sisi lain, Hamas merespons dengan lebih kritis. Mereka mengakui telah menerima respons dari Israel, tetapi menilai bahwa itu tidak memenuhi tuntutan sah dan adil dari rakyat Palestina, termasuk penghentian permusuhan dan penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza.

Pejabat senior Hamas, Basem Naim, menyatakan pada hari Sabtu bahwa Hamas masih mengkaji proposal ini secara menyeluruh dan bertanggung jawab. Ia menambahkan bahwa respon Israel lebih condong memperkuat pendudukan dan melanggengkan kebijakan pembunuhan serta kelaparan, meski dalam periode de-eskalasi sementara.

Dokumen rencana ini juga menyebutkan bahwa setelah gencatan senjata berlangsung dan kesepakatan damai permanen dirundingkan, Hamas akan melepaskan sisa sandera Israel. Sementara itu, militer Israel akan menghentikan semua operasi militer di Gaza dan secara bertahap menarik pasukannya.

Namun, terdapat perbedaan mendasar yang masih menjadi kendala. Israel tetap bersikeras agar Hamas melucuti senjata sepenuhnya, membubarkan entitas militer dan pemerintahan mereka, serta menyerahkan semua sandera sebelum perang dapat diakhiri.

Hamas menolak tuntutan ini dan menekankan bahwa Israel harus terlebih dahulu menarik pasukannya dan berkomitmen untuk mengakhiri perang.

Di sisi lain, tekanan internasional terhadap Israel semakin meningkat. Negara-negara Eropa yang sebelumnya berhati-hati dalam mengkritik Tel Aviv kini menyerukan diakhirinya konflik serta peningkatan bantuan kemanusiaan.

Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) melaporkan pada Jumat bahwa Israel masih membatasi hampir semua pengiriman bantuan ke Gaza. “Hampir tidak ada makanan siap saji yang masuk ke wilayah yang saat ini menjadi salah satu tempat paling lapar di dunia,” kata juru bicara OCHA.

Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah kelompok bantuan swasta yang didukung AS dan disetujui Israel, mengklaim telah membagikan 1,8 juta paket makanan dalam seminggu terakhir dan memperluas distribusi ke lokasi ketiga di Gaza pada hari Kamis. GHF juga merencanakan pembukaan lebih banyak titik distribusi dalam beberapa minggu mendatang.

Namun, operasi GHF dikritik oleh PBB dan beberapa LSM yang menyebutnya tidak memadai dan penuh kekurangan. Kekacauan terjadi dalam distribusi bantuan awal pekan ini, ketika ribuan warga Palestina menyerbu lokasi distribusi dan memaksa kontraktor keamanan mundur.