Anak Buah Luhut Beberkan Strategi Baru Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
Jakarta – Pemerintah berencana untuk mengimplementasikan Infrastruktur Publik Digital dalam upaya menuju pemerintahan digital.
Tubagus Nugraha, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi Dewan Ekonomi Nasional, mengungkapkan bahwa adopsi teknologi digital ini diharapkan dapat menjadi alat efektif dalam memberantas korupsi serta memastikan kebijakan yang lebih efisien dan tepat sasaran.
“Ini sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan agar kita mengurangi atau bahkan menghapus korupsi. Dengan memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat, digitalisasi dapat membantu kita mencapai tujuan ini,” katanya dalam pembukaan Forum Digital Indonesia di Kuningan pada Kamis (15/05/2025).
Nugraha juga menyatakan bahwa penggunaan Infrastruktur Publik Digital ini akan mendukung empat program prioritas utama. Pertama, digitalisasi diharapkan dapat memperkuat layanan digital untuk masyarakat di seluruh Indonesia.
“Mulai dari lahir hingga meninggal, masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih baik,” tambahnya.
Selain itu, digitalisasi akan diterapkan dalam pelayanan perizinan, pengelolaan penerimaan negara, serta peningkatan efisiensi belanja negara.
Menurutnya, digitalisasi sangat penting terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
“Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Digitalisasi akan mempersatukan bangsa dan demografi kita dengan lebih baik,” jelasnya.
Ia juga menekankan potensi besar Indonesia dalam mengembangkan digitalisasi, “Kita memiliki potensi besar dengan 278 juta penduduk, 353 juta pengguna ponsel, serta populasi usia produktif yang signifikan. Generasi Z dan milenial mencapai 45,8%, jumlah yang sangat besar.”
“Setelah pandemi, ekonomi digital mengalami pertumbuhan yang pesat, dan saya yakin ini adalah modal besar bagi kita untuk mengembangkan ekonomi digital di Indonesia,” tutupnya.
About the Author
