Menghadapi ‘Resesi Seks’, China Siapkan Langkah Baru untuk Tingkatkan Kelahiran
Jakarta, PANGKEP NEWS – Pemerintah China berencana untuk memberikan insentif tunai secara nasional kepada keluarga yang menyambut bayi baru mulai tahun 2025. Kebijakan ini diperkenalkan untuk menangani krisis demografi yang disebabkan oleh penurunan angka kelahiran yang berkepanjangan, yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi jangka panjang negara tersebut.
Menurut laporan yang diterbitkan pada hari Selasa (8/7/2025), pemerintah pusat akan menawarkan tunjangan sebesar 3.600 yuan atau setara dengan sekitar Rp8,1 juta per anak setiap tahun, bagi bayi yang lahir mulai 1 Januari 2025. Tunjangan ini akan diberikan hingga anak mencapai usia tiga tahun.
“(Subsidi dari pemerintah pusat) mungkin kecil, tetapi ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir dan membuka jalan bagi lebih banyak stimulus di masa depan. Ini adalah langkah ke arah yang tepat,” ujar Michelle Lam, ekonom China di Societe Generale.
Meskipun kebijakan satu anak di China telah berakhir sejak 2016, angka kelahiran masih mengalami penurunan selama tujuh tahun terakhir. Tahun lalu, rasio kelahiran sedikit meningkat dari 1,0 menjadi 1,2 kelahiran per wanita, namun masih jauh dari tingkat penggantian generasi yang dibutuhkan, yaitu 2,1.
Lebih parahnya, populasi China telah menyusut untuk tiga tahun berturut-turut, yang menambah kekhawatiran mengenai masa depan ekonomi dan posisi global negara tersebut.
Subsidi nasional ini mengikuti langkah beberapa subsidi lokal yang telah lebih dahulu diterapkan, meskipun sebagian besar hanya ditujukan untuk anak kedua atau ketiga. Salah satu contoh keberhasilan terjadi di kota Tianmen, Provinsi Hubei, yang mengalami peningkatan angka kelahiran setelah adanya insentif.
“Kasus Tianmen menunjukkan bahwa insentif tunai memang berdampak. Jika subsidi kelahiran tidak membuahkan hasil, itu karena subsidi tersebut terlalu sedikit dan perlu ditingkatkan,” tulis He Yafu, seorang demografer independen.
Selain tunjangan tunai, pemerintah China juga memberikan subsidi untuk fertilisasi in vitro (IVF), menyediakan dukungan biaya perawatan anak, serta mewajibkan rumah sakit tingkat tersier untuk menyediakan anestesi epidural saat persalinan. Langkah ini dilakukan untuk mendorong lebih banyak pasangan agar memiliki anak.
Langkah ini juga sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri Li Qiang yang berjanji untuk meningkatkan subsidi perawatan anak, meskipun belum ada rincian resmi yang dikeluarkan.
Namun demikian, beberapa faktor seperti diskriminasi gender, biaya hidup yang tinggi, dan biaya pendidikan tetap menjadi hambatan utama dalam meningkatkan angka kelahiran.
Menurut PBB, jika tren ini terus berlanjut, populasi China yang saat ini mencapai 1,4 miliar jiwa diperkirakan akan turun di bawah 800 juta jiwa pada tahun 2100.