Dorong Penerimaan Negara, Sri Mulyani Instruksikan Pajak dan Bea Cukai Tingkatkan Kinerja

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi melantik 139 pejabat tinggi pratama atau eselon II dan pejabat unit organisasi pada hari ini, Jumat (13/6/2025). Di antara yang dilantik, terdapat pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Sri Mulyani dalam pidatonya menegaskan agar kedua direktorat tersebut bekerja lebih keras dan profesional dalam mengamankan penerimaan negara.

Ia menekankan bahwa DJP merupakan tulang punggung penerimaan negara. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas mengumpulkan pajak, penting untuk memperbaiki struktur dan fungsinya, baik dari sisi sistem maupun sumber daya manusia. Contohnya adalah dengan mengimplementasikan perbaikan terbaru pada sistem perpajakan, Core Tax System.

“Perbaiki sistem Core Tax dan pastikan sistem tersebut berfungsi dengan baik untuk memungut pajak secara efisien, akuntabel, dan adil. Perbaikan organisasi menjadi penting baik dari sisi manusia, struktur, maupun fungsinya,” ujar Sri Mulyani dalam pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/6/2025).

Selain itu, Sri Mulyani juga menyoroti perlunya DJBC untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelolanya. Mengingat DJBC adalah ujung tombak perdagangan internasional.

“Perekonomian kita sangat bergantung pada kemampuan kita dalam menjaga ekonomi di perbatasan perdagangan internasional. Ini tidak hanya memerlukan pelaksanaan fungsi DJBC dari sisi penegakan hukum tetapi juga intelijen untuk mendeteksi titik-titik rawan baru berdasarkan konstelasi politik,” ujarnya.

Bendahara negara tersebut mengingatkan bahwa di era media sosial dan keterbukaan informasi, kedua direktorat akan terus menjadi sorotan publik. Masyarakat dengan mudah dapat menyampaikan pendapat, kritik, bahkan menuntut transparansi dan akuntabilitas.

“DJP dan DJBC akan menjadi institusi yang terus disorot oleh publik. Masyarakat akan terus menyampaikan pandangan dan aspirasi, menuntut karena merasa telah membayar pajak dan berharap mendapatkan pelayanan serta merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan. Ini adalah era transparansi dan akuntabilitas yang harus dijawab dengan keterampilan, kecepatan, dan kecerdasan,” tambahnya.

(haa/haa)