Keluhan Penempatan PPPK Guru di Jawa Tengah dan Solusinya
PANGKEP NEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadapi banyak keluhan terkait penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru SMA/SMK yang tidak sesuai dengan permohonan awal.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, memimpin rapat koordinasi lintas instansi untuk mencari solusi atas masalah ini.
“Akhir-akhir ini, kami menerima banyak keluhan mengenai penempatan PPPK sekolah-sekolah SMA, baik yang langsung disampaikan kepada saya maupun melalui dinas pendidikan,” kata Taj Yasin setelah rapat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah.
Menurut Taj Yasin, keluhan tidak hanya disampaikan melalui saluran resmi, tetapi juga melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Dia menegaskan bahwa keluhan-keluhan tersebut telah ditindaklanjuti secara sistematis.
“Kami sudah mengadakan rapat untuk mencari solusi. Kami mencari yang terbaik untuk relokasi dan distribusi PPPK, yang penting adalah tidak melanggar peraturan,” ujarnya.
Rapat tersebut melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah serta Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah.
Pembahasan difokuskan pada skema relokasi dan distribusi ulang penempatan PPPK guru agar lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah dan permintaan dari para pendidik.
Taj Yasin menekankan pentingnya tanggapan cepat terhadap keluhan ini karena berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Tengah, sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan bersama Gubernur Ahmad Luthfi.
