BGN Siap Tanggung Pengobatan Siswa yang Keracunan Menu MBG

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen untuk menanggung biaya pengobatan ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat yang mengalami keracunan yang diduga berasal dari menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, dalam pernyataannya yang dikutip pada Selasa (13/5/2025).

Menurut Tigor, BGN telah melakukan pengujian laboratorium mulai dari bahan makanan hingga makanan yang diolah. Selain itu, BGN telah memberikan peringatan keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas pengelolaan makanan tersebut.

“Jika terjadi insiden seperti ini, kami biasanya segera mengambil tindakan. Pertama, memeriksa sampel makanan, memastikan kebenarannya. Jika terbukti bahwa makanan tersebut adalah sumber masalahnya, kami akan memberikan teguran keras kepada Satuan Pelayanan,” jelas Tigor.

BGN akan terus menanggung tanggung jawab dalam penanganan medis dan biaya pengobatannya. “Selanjutnya, korban akan diberikan asuransi untuk menanggung biaya kesehatannya. Kami bekerja sama dengan Puskesmas untuk menanggung seluruh biaya pengobatan ini,” tambah Tigor.

SPPG akan mendapatkan pelatihan ulang, terutama untuk penjamah makanan, guna mencegah terulangnya insiden keracunan. Selain itu, BGN akan menghentikan pemasok bahan makanan jika ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya.

“Penjamah yang kurang waspada saat membeli bahan makanan harus memeriksa asal usul supplier. Jika sumber masalahnya adalah bahan makanan, kami akan menelusuri dari mana asal suppliernya. Jika tidak ada perbaikan, kami akan menghentikan kerja sama dengan supplier tersebut,” jelas Tigor.

Tigor menambahkan, tujuan Presiden Prabowo Subianto adalah agar Program MBG ini dilaksanakan tanpa insiden keracunan, dan itu juga menjadi harapan BGN. Pihaknya terus berupaya agar kejadian ini tidak terulang.

“BGN sangat berkeinginan menjalankan program ini tanpa kecelakaan, tanpa kasus keracunan. Itu adalah misi kami dan juga misi presiden. Bayangkan ada 1.200 dapur MBG dengan hanya 3 direktur sebagai pengawas dan sekitar dua puluhan pegawai. Kami sangat berharap jika ada kasus yang dianggap bersumber dari bahan pangan, harus diteliti terlebih dahulu,” tegasnya.