China Berikan Peringatan kepada BlackRock, Ancam Menghentikan Kesepakatan Pelabuhan

Jakarta, PANGKEP NEWS – China dilaporkan mengancam akan menghentikan penjualan lebih dari 40 pelabuhan milik CK Hutchison yang berbasis di Hong Kong kepada BlackRock dan Mediterranean Shipping Company (MSC). Informasi ini dilaporkan oleh Wall Street Journal pada Jumat (18/7/2025), berdasarkan berbagai sumber.

Ancaman ini muncul jika perusahaan pelayaran China, Cosco, tidak mendapatkan bagian saham setelah pembelian. Pejabat Beijing telah menyadari langkah-langkah penghalangan tersebut.

“Pejabat China telah memberi tahu BlackRock, MSC, dan Hutchison bahwa jika Cosco tidak dilibatkan dalam perjanjian, Beijing akan mengambil tindakan untuk memblokir rencana penjualan pelabuhan-pelabuhan tersebut oleh Hutchison,” demikian menurut surat kabar tersebut.

CK Hutchison, yang dimiliki oleh taipan Li Ka Shing, mengumumkan pada bulan Maret bahwa mereka akan menjual 80% sahamnya dalam bisnis pelabuhan, yang mencakup 43 pelabuhan di 23 negara. Bisnis ini memiliki nilai perusahaan sebesar US$ 22,8 miliar (Rp 372 triliun), termasuk utang.

Sementara itu, MSC, yang dikelola oleh keluarga Aponte dan merupakan salah satu grup pengiriman peti kemas terkemuka di dunia, menjadi investor utama dalam grup yang ingin memperoleh pelabuhan-pelabuhan tersebut. Sejauh ini, baik MSC dan BlackRock tetap membuka peluang pengambilalihan saham bagi Cosco terhadap CK Hutchison.

“Namun, kemungkinan pihak-pihak terkait tidak akan mencapai kesepakatan sebelum batas waktu 27 Juli yang telah ditentukan sebelumnya untuk pembicaraan eksklusif antara BlackRock, MSC, dan Hutchison,” laporan tersebut menambahkan.

BlackRock menolak berkomentar terkait laporan tersebut ketika dihubungi oleh Reuters. CK Hutchison, MSC, dan Cosco juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Meskipun demikian, Pemerintah China melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian, menegaskan bahwa Beijing tidak akan pernah terlibat dalam penggunaan ancaman paksa untuk kesepakatan bisnis yang dirancang secara tepat.

“China selalu menentang dengan tegas penggunaan paksaan ekonomi, hegemoni, intimidasi, dan pelanggaran hak serta kepentingan sah negara lain,” ujarnya.

(tps/tps)