Dilema Indonesia: Ketergantungan pada LPG Impor dan Ancaman Defisit LNG

Jakarta, PANGKEP NEWS – Eddy Soeparno, anggota Komisi XII DPR RI, menyatakan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor Liquefied Propane and Butane atau LPG. Bahkan, impor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan LPG subsidi 3 kilogram.

“Tahun lalu, volume subsidi LPG mencapai 8,17 juta kiloliter dan mengalami peningkatan. Ironisnya, 75% dari LPG yang kita gunakan saat ini untuk memasak adalah impor,” ujar Eddy dalam acara Coffee Morning PANGKEP NEWS yang dikutip pada Sabtu, (19/7/2025).

Lebih parahnya, menurut Eddy, LPG impor tersebut banyak digunakan oleh masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerimanya karena penyaluran subsidi yang tidak tepat.

“Awalnya, kita berpikir sebaiknya kita mengubah penggunaan LPG dengan memperluas jaringan distribusi gas ke perumahan-perumahan. Dengan begitu, rumah tangga yang sebelumnya menggunakan LPG dapat beralih ke gas,” tambahnya.

Permasalahan juga terjadi pada bahan bakar gas atau liquefied natural gas (LNG), di mana Indonesia akan menghadapi defisit dalam waktu dekat. Kondisi ini menjadi tantangan di tengah upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

“Ini adalah masalah kita saat ini. Industri manufaktur, terutama di Cilegon, sudah mengeluhkan situasi ini. Kita harus mengimpor LNG saat ini. Itu adalah masalah yang dihadapi,” ungkap Eddy.

“Padahal, industri tersebut membutuhkan gas bukan hanya sebagai bahan bakar, tetapi juga sebagai bahan baku. Jadi, kebutuhan gas mereka sangat besar. Ini adalah masalah yang kita hadapi saat ini,” lanjutnya.

Eddy menjelaskan bahwa defisit gas terjadi karena pelaku usaha mulai melakukan transisi energi.

“Banyak pelaku usaha yang sudah harus beralih dari penggunaan sumber energi fosil ke sumber energi terbarukan dengan menggunakan gas sebagai media transisi. Namun, sekarang gasnya sudah habis,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa banyak pelaku usaha lebih mengutamakan kepastian suplai bahan bakar, termasuk energi terbarukan.

“Sementara sumber-sumber gas kita berada di daerah laut dalam, yang memerlukan waktu, biaya, dan teknologi tinggi untuk dieksploitasi. Ditambah lagi, infrastruktur gas kita masih belum sempurna,” pungkas Eddy.