Dua Negara Tetangga di Asia Sepakat Akhiri Konflik, Iran Bereaksi Keras

Jakarta, PANGKEP NEWS – Iran berencana menghalangi pembangunan jalur transportasi di wilayah Kaukasus, yang merupakan bagian dari kesepakatan damai antara Azerbaijan dan Armenia yang didukung oleh Amerika Serikat.

Ali Akbar Velayati, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan bahwa Iran akan menghambat proyek tersebut “dengan atau tanpa Rusia”, yang merupakan sekutu strategis Iran bersama Armenia.

“Presiden AS Donald Trump menganggap Kaukasus sebagai tanah yang bisa disewanya selama 99 tahun,” katanya kepada kantor berita Tasnim, sebagaimana dilaporkan oleh Al Jazeera, Senin (11/8/2025).

Velayati menegaskan bahwa koridor itu bukanlah gerbang bagi “tentara bayaran Trump”, tetapi akan menjadi “kuburan” mereka, dan mencapnya sebagai “pengkhianatan politik” yang mengancam kedaulatan Armenia.

Kesepakatan yang diumumkan di Gedung Putih pada hari Jumat lalu memberikan hak eksklusif kepada AS untuk mengembangkan jalur transportasi melalui Armenia yang menghubungkan Azerbaijan dengan Nakhchivan, sebuah enklave Azerbaijan yang berbatasan dengan Turki, sekutu dekat Baku.

Koridor ini, yang direncanakan melintasi dekat perbatasan Iran, akan dinamai Trump Route for International Peace and Prosperity atau TRIPP, dan akan diatur di bawah hukum Armenia. Velayati memperingatkan bahwa jalur tersebut akan membuka peluang bagi NATO untuk “seperti ular berbisa” masuk di antara Iran dan Rusia.

Sikap Resmi Iran dan Rusia

Kementerian Luar Negeri Iran juga mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan keprihatinan terhadap dampak intervensi asing di sekitar perbatasannya.

Meski menyambut baik kesepakatan damai Armenia-Azerbaijan, Teheran menekankan bahwa setiap proyek dekat perbatasan Iran harus dibangun “dengan menghormati kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah, serta tanpa campur tangan pihak asing”.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan dukungan hati-hati terhadap kesepakatan tersebut, menekankan bahwa solusi jangka panjang harus dihasilkan oleh negara-negara di kawasan.

“Keterlibatan pihak luar harus memperkuat agenda perdamaian, bukan menciptakan perpecahan baru,” ujar kementerian itu, mengingatkan agar tidak mengulangi “pengalaman buruk” dalam penyelesaian konflik yang dipimpin Barat di Timur Tengah.

Sementara itu, Turki, anggota NATO yang mendukung Azerbaijan dalam konflik dengan Armenia, berharap bahwa koridor yang direncanakan akan meningkatkan ekspor energi dan sumber daya lainnya melalui Kaukasus Selatan.

Kantor Kepresidenan Turki menyebut Presiden Recep Tayyip Erdogan telah mendiskusikan perjanjian damai tersebut dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan menawarkan dukungan Ankara untuk mencapai perdamaian abadi di kawasan.

Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dalam kunjungannya ke Mesir mengatakan koridor tersebut dapat “menghubungkan Eropa dengan kedalaman Asia melalui Turki” dan merupakan “perkembangan yang sangat bermanfaat”.

Sebelumnya, Armenia dan Azerbaijan telah beberapa kali berperang sejak akhir 1980-an, ketika wilayah Nagorno-Karabakh – bagian dari Azerbaijan yang mayoritas penduduknya etnis Armenia – memisahkan diri dengan dukungan Yerevan.

Tahun lalu, Armenia setuju untuk mengembalikan beberapa desa kepada Azerbaijan, yang disebut Baku sebagai “peristiwa bersejarah yang telah lama dinanti”.

Ahmad Shahidov dari Azerbaijan Institute for Democracy and Human Rights mengatakan kepada Al Jazeera bahwa deklarasi damai akhir antara Armenia dan Azerbaijan kemungkinan akan ditandatangani dalam beberapa minggu mendatang.

Dia menyebut kesepakatan yang difasilitasi AS pada Jumat lalu sebagai “peta jalan” menuju perjanjian akhir, terutama karena tidak ada lagi sengketa wilayah yang belum terselesaikan di antara kedua negara tersebut.