Tantangan Ekonomi 2026 dan Rancangan APBN di Era Prabowo

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengembangkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta RAPBN 2026 untuk mengantisipasi tekanan ekonomi global yang signifikan.

Dalam diskusi awal KEMPPKF dan RAPBN 2026 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kondisi ekonomi pada 2026 diperkirakan tidak akan lebih baik dibanding 2025. Hal ini disebabkan oleh memburuknya konflik geopolitik di berbagai negara.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari perang tarif hingga konflik bersenjata di berbagai belahan dunia, Trade Policy Uncertainty Index telah melonjak dari kisaran 1.000 menjadi hampir mencapai level 8.000 tahun ini. Begitu pula Volatility Index (VIX) di pasar keuangan yang terus meningkat.

“Ini yang kita pastikan di 2026 tidak menurun. Jadi dinamikanya itu bukannya membaik malah justru akan melonjak, karena kebetulan beberapa di drive geopolitik yang tentu kepentingan itu tidak bisa direkonsiliasikan,” ujar Sri Mulyani di Gedung Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (2/7/2025).

Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa pemerintah telah menyusun APBN 2026 dengan menyesuaikan kondisi ekonomi global yang sangat dinamis, agar dapat mendukung perekonomian domestik sekaligus melanjutkan agenda pembangunan dan reformasi struktural.

Untuk asumsi makro, Sri Mulyani menyebutkan bahwa desain pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di rentang 5,2%-5,8%, inflasi antara 1,5%-3,5%, yield SBN tenor 10 tahun 6,6-7,2%, nilai tukar rupiah Rp 16.500-16.900 per dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia atau ICP di kisaran US$ 60-80 per barel.

Sementara itu, lifting minyak ditargetkan 600 ribu-605 ribu barel, lifting gas 953 ribu-1,17 juta setara minyak per hari, tingkat kemiskinan diharapkan 6,5-7,5% pada 2026, tingkat pengangguran diprediksi berada di kisaran 4,5-5%, dan rasio gini 0,379-0,382.

Adapun rancangan APBN 2026, defisitnya diproyeksikan antara 2,48% dan 2,53% terhadap produk domestik bruto atau PDB, pendapatan negara 11,71% hingga 12,22%, serta belanja negara dirancang di kisaran 14,19% hingga 14,75% terhadap PDB.

“Desain dari APBN 2026 adalah tetap dengan desain defisit antara 2,48%-2,53% terhadap PDB karena kebutuhan belanja investasi dan memperbaiki berbagai masalah struktural masih cukup besar,” kata Sri Mulyani.

Detail penerimaan negara mencakup penerimaan pajak dengan target di kisaran 8,9%-9,24% PDB, kepabeanan dan cukai 1,18%-1,21% terhadap PDB, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 1,63%-1,76%, serta hibah 0,002%-0,003% dari PDB.

Sementara itu, detail belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dengan rentang desain 11,41% hingga 11,86%, dan transfer ke daerah 2,78% hingga 2,89%. Keseimbangan primer defisitnya diperkirakan berada di rentang 0,18% hingga 0,22%, serta pembiayaan 2,48%-2,53%.

Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa strategi ekonomi dan fiskal 2026 akan berfokus pada kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Seluruh fokus agenda tersebut bertujuan untuk melanjutkan agenda pembangunan Prabowo yang digariskan dalam 8 poin.

Agenda pembangunan tersebut meliputi ketahanan pangan, makan bergizi gratis, program kesehatan, pertahanan semesta, ketahanan energi, program pendidikan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.