Gedung Putih Nyatakan Surat untuk Harvard Tidak Diketahui Trump

Jakarta – Gedung Putih menyatakan bahwa surat dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump kepada Universitas Harvard yang bertanggal 11 April 2025 merupakan sebuah kesalahan.

Surat tersebut mencantumkan tuntutan kepada Harvard untuk meniadakan prinsip-prinsip keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, atau yang dikenal sebagai Diversity, Equity, and Inclusion (DEI).

Menurut laporan dari PANGKEP NEWS International, surat yang juga berisi tuntutan untuk menyeleksi mahasiswa internasional berdasarkan kekhawatiran ideologis, dikirim tanpa sepengetahuan administrasi Trump.

Dua sumber di Gedung Putih yang memahami situasi ini, namun memilih untuk tidak disebutkan namanya, menginformasikan kepada New York Times bahwa meskipun isi surat tersebut asli, surat itu telah disalahgunakan dengan dikirimkan secara ilegal ke Harvard.

“Ada sejumlah laporan berbeda dalam pemerintahan mengenai bagaimana surat ini disalahgunakan,” demikian dilaporkan Times pada Minggu (20/4/2025).

Seorang juru bicara dari Harvard menyatakan kepada PANGKEP NEWS Internasional bahwa “surat yang diterima Harvard pada Jumat, 11 April, ditandatangani oleh tiga pejabat federal, diletakkan di atas kop surat resmi, dan dikirim dari email seorang pejabat senior federal pada tanggal tersebut.”

Surat itu ditandatangani oleh Josh Gruenbaum sebagai komisaris Administrasi Layanan Umum, Sean R. Kevney sebagai penjabat penasihat umum Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta Thomas E. Wheeler sebagai penjabat penasihat umum Departemen Pendidikan.

“Jangan meragukan keaslian atau keseriusan isi surat tersebut,” ujar juru bicara Harvard yang identitasnya tidak dijabarkan.

“Meski surat tersebut merupakan suatu kekeliruan, tindakan pemerintah minggu ini berdampak nyata terhadap mahasiswa, staf, dan reputasi pendidikan tinggi Amerika secara global,” tambah juru bicara itu.

Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas permintaan PANGKEP NEWS untuk mengomentari laporan dari New York Times.

Surat yang bertanggal 11 April ini sebelumnya telah memicu ketegangan publik. Harvard dengan tegas menolak tuntutan Gedung Putih yang tertulis dalam surat tersebut meski berisiko pada pendanaan hampir sebesar US$ 9 miliar dari pemerintah pusat untuk universitas itu.

Gedung Putih dengan cepat merespon sikap Universitas Harvard tersebut dengan mengumumkan pembekuan dana hibah sekitar US$ 2,2 miliar ke universitas tersebut.

Menurut New York Times, surat yang tertanggal 11 April ini muncul pada saat ahli hukum di Universitas Harvard sedang berdiskusi dengan Gedung Putih mengenai cara kampus menangani antisemitisme dan isu-isu lainnya.