Terkejutlah, 65% Pasokan Nikel Dunia Berasal dari Indonesia
Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa Indonesia memiliki peran signifikan dalam rantai pasokan nikel dunia. Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan cadangan nikel yang melimpah di Indonesia.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Tri Winarno, menjelaskan bahwa saat ini pasokan nikel dari Indonesia diproyeksikan mencapai 65% dari pasokan nikel dunia. Sebagian besar nikel dari Indonesia ini dimanfaatkan untuk produksi stainless steel.
“Jadi, untuk nikel ini Pak Pimpinan, saat ini hampir 65% nikel dunia disuplai oleh Indonesia dan sekitar 65% nikel ini digunakan untuk stainless steel,” ujar Tri dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (6/5/2025).
Karena itu, dia memperkirakan penurunan harga nikel saat ini terjadi karena industri stainless steel sedang lesu. Terlebih lagi, pasar nikel Indonesia untuk stainless steel kebanyakan berasal dari China.
“Nah, bisa jadi, bisa jadi saya belum begitu yakin, bisa jadi karena pasar kita untuk stainless steel atau nikel kebanyakan ke China ya. Dengan industri yang sekarang agak menurun, bisa jadi ini penyebabnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, mengungkapkan bahwa melimpahnya pasokan nikel dari Indonesia berdampak pada penurunan harga nikel di pasar global.
Menurut Meidy, tahun 2022 merupakan masa keemasan industri nikel dengan harga yang relatif tinggi. Namun, sejak tahun 2023 hingga 2024 harga nikel justru mengalami penurunan.
“Dalam analisis harga dari 2020 hingga 2025, kita melihat tahun 2022 sebagai masa kejayaan industri nikel. Namun, sejak 2023 hingga 2024, harga terus mengalami fluktuasi yang berdampak pada penerimaan royalti,” kata Meidy dalam Press Conference Wacana Kenaikan Tarif Royalti Pertambangan, Senin (17/3/2025).
Meidy juga menyebutkan bahwa harga referensi domestik (HPM) berbeda 40-50% dibandingkan harga internasional. Sejak 2017-2020, Asosiasi telah berusaha agar harga berbasis HPM diakui dalam regulasi. Meski HPM telah ditetapkan, transaksi di pasar masih mengalami kesulitan.
Untuk mengatasi masalah ini, APNI bersama berbagai kementerian terkait terus mendorong penerapan sistem transaksi berbasis Free on Board (FOB).
“Dengan Kemenko Marves waktu itu. Kemenko Marves sudah selesai ya. Kemudian juga ada bagaimana melakukan transaksi berbasis FOB. Apa? Karena itu berpengaruh kepada penerimaan negara dari sisi royalti,” katanya.
Di sisi lain, Meidy menyatakan bahwa sejak tahun 2022, pihaknya telah mengingatkan tentang kapasitas produksi nikel yang berlebihan. Namun, alih-alih melakukan pembatasan, pemerintah justru menyetujui smelter baru.
“Luar biasa loh smelter ini. Gila beneran. Nambah terus-nambah terus. Padahal tahun 2022 APNI sudah berteriak. Pak moratorium pak. Tapi masih aja sampai sekarang,” katanya.
