Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi RI Hingga 5,12%

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh dengan capaian pertumbuhan mencapai 5,12% (yoy) pada kuartal II-2025 meskipun ada ketidakpastian global.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2025 yang diadakan di Jakarta pada Selasa (5/8/2025).

“Alhamdulillah kita kembali mencapai angka 5%, tepatnya 5,12%. Indonesia hanya berada di bawah China yang mencapai 5,2%. Beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Amerika Serikat yang hanya 2%, dan Korea yang juga rendah, berada di bawah kita. Di kalangan negara G20 dan ASEAN, kita termasuk yang tertinggi,” ujar Airlangga, dikutip Rabu (6/8/2025).

Airlangga menjelaskan, pertumbuhan pada kuartal II-2025 didorong oleh kinerja positif di seluruh sektor usaha. Tiga sektor utama yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sektor Industri Pengolahan dengan pangsa 18,67% dan pertumbuhan 5,68%, diikuti oleh sektor Pertanian dengan pangsa 13,83% dan pertumbuhan 1,65%, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menyumbang 13,02% dan mengalami pertumbuhan 5,37%.

“Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik maupun ekspor,” tambahnya.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Konsumsi Rumah Tangga yang memiliki pangsa 54,25% mencatat pertumbuhan 4,97%, mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap kuat.

Sementara itu, PMTB yang mencerminkan aktivitas investasi, mengalami pertumbuhan 6,99% dengan pangsa 27,83%. Pertumbuhan PMTB didorong oleh peningkatan permintaan barang modal untuk mendukung ekspansi produksi.

“Dari sisi eksternal, Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang baik, dengan cadangan devisa sebesar USD152,6 miliar. Neraca pembayaran juga tetap baik dengan surplus selama 62 bulan dan rasio utang yang terjaga di 30%,” jelas Airlangga.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menunjukkan inklusivitas yang semakin kuat. Wilayah Jawa mencatat pertumbuhan 5,24%, sementara Sulawesi bahkan lebih tinggi dengan 5,83%. Pertumbuhan di wilayah timur Indonesia terutama didorong oleh sektor pengolahan sumber daya alam.

Selain itu, periode Triwulan II-2025 juga ditandai dengan berbagai indikator yang mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Konsumsi masyarakat pada periode ini meningkat, tercermin dari penjualan eceran yang naik 1,19% (yoy) dan transaksi elektronik yang tumbuh 6,26% (yoy).

Dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan pariwisata, terutama selama libur nasional, jumlah perjalanan wisata domestik meningkat signifikan hingga 22,32%. Pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan stimulus di sektor transportasi selama liburan Natal dan Tahun Baru tahun ini.

Dari sisi investasi, kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional tetap terjaga. Hal ini tercermin dari realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp477,7 triliun atau tumbuh 11,51% (yoy). Selain itu, belanja modal pemerintah juga mengalami peningkatan sebesar 30,37% (yoy).

Belanja Pemerintah Lesu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui adanya pertumbuhan konsumsi pemerintah yang masih mengalami kontraksi pada kuartal II-2025.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi pemerintah yang merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi, masih terkontraksi atau minus 0,33%.

“Hal ini karena tahun lalu, pada Januari-Juni, pengeluaran pemerintah pada masa Pemilu tumbuh di atas 12%, jadi jika sekarang masih kontraksi, itu karena baseline tahun lalu cukup tinggi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Namun, Sri Mulyani memperkirakan bahwa pada kuartal II-2025 ini, konsumsi atau belanja pemerintah harusnya sudah berkurang tekanannya. Ia memperkirakan kontraksinya seharusnya hanya minus 0,2%.

“Sebetulnya kami mengharapkan di kuartal II sudah mulai positif. Estimasi kami sebenarnya sekitar 0,2%, jadi BPS mengeluarkan dengan kontraksi 0,33% ini artinya kita harus bekerja lebih keras,” tegasnya.

Sri Mulyani mengatakan, dengan catatan ini, ke depan pemerintah akan bekerja keras untuk mendorong belanja negara, baik yang terdistribusi di Kementerian atau Lembaga (K/L) maupun di Pemerintah Daerah atau Pemda.

“Ini berarti kita harus bekerja lebih keras dari seluruh Kementerian atau Lembaga beserta Pemda untuk mengakselerasi belanjanya,” tambah Sri Mulyani.

Namun, Sri Mulyani mengingatkan, kontraksi belanja pemerintah pada kuartal II-2025 ini sudah lebih baik dari kontraksi belanja pemerintah pada kuartal I-2025 yang mencapai minus 1,37%.