Jerman Pertimbangkan Penghapusan Hari Libur Nasional

Jakarta, PANGKEP NEWS – Pemerintah Jerman sedang mengevaluasi langkah kontroversial untuk menghapus salah satu hari libur nasional dengan tujuan meningkatkan produktivitas ekonomi. Ide ini muncul di tengah kekhawatiran mengenai rendahnya rata-rata jam kerja pekerja Jerman dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.

Berdasarkan laporan dari The Economics pada Rabu (11/6/2025), data dari OECD menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pekerja di Jerman hanya bekerja rata-rata 1.343 jam per tahun, yang merupakan angka terendah di antara negara-negara ekonomi besar. Sebagai perbandingan, pekerja di Amerika Serikat bekerja 1.705 jam per tahun, sementara di Yunani mencapai 1.897 jam.

Kepala Institut Ifo di Munich, Clemens Fuest, menyatakan bahwa penghapusan satu hari libur bisa meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Jerman hingga sekitar €8 miliar (sekitar Rp140 triliun) per tahun. Fuest menekankan bahwa langkah ini penting untuk mendanai investasi pertahanan dan infrastruktur yang mendesak.

Jerman saat ini memiliki sembilan hari libur nasional, ditambah dengan beberapa hari libur regional yang berbeda-beda di setiap negara bagian. Sebagai contoh, Negara Bagian Thuringia merayakan “Hari Anak Sedunia” dan Saxony memiliki “Hari Doa dan Peringatan”. Sementara itu, Bavaria memimpin dengan 13 hari libur.

Kondisi ini menciptakan ketidaksinkronan antarwilayah yang mengganggu aktivitas ekonomi, seperti pengiriman logistik lintas negara bagian yang terhambat karena salah satu wilayah sedang libur.

Para pelaku bisnis menyambut baik usulan penghapusan hari libur ini, bahkan beberapa di antaranya mendorong agar dua hari libur dihapus. Namun, serikat buruh Jerman menyatakan penolakan keras terhadap rencana tersebut.

Sebagai perbandingan, Denmark pada tahun 2023 memutuskan untuk menghapus “Hari Doa Besar”, hari libur keagamaan yang jatuh pada Jumat keempat setelah Paskah, untuk membiayai peningkatan anggaran militer. Meskipun sempat menuai protes besar-besaran, pemerintah tetap melanjutkan kebijakan tersebut. Langkah serupa mungkin diperlukan Jerman jika ingin mengubah budaya kerja dan meningkatkan daya saing ekonominya.