Jakarta, PANGKEP NEWS

Situasi anak-anak di Inggris semakin mengkhawatirkan. Menurut Komisioner Anak-anak Inggris, Dame Rachel de Souza, mereka hidup dalam kemiskinan ekstrem yang dia sebut ‘mirip zaman Dickens’.

Kemiskinan ini mengacu pada kondisi hidup yang sangat sulit seperti di Inggris abad ke-19, yang ditandai dengan kekurangan, rumah yang tidak memadai, dan akses terbatas pada kebutuhan dasar, sebagaimana digambarkan dalam karya-karya Charles Dickens.

‘Anak-anak menceritakan kisah kesulitan yang luar biasa, dengan beberapa dari mereka hidup dalam kemiskinan yang hampir seperti zaman Dickens,’ ungkap De Souza dalam laporan terbarunya, seperti dilansir The Guardian pada Selasa (8/7/2025).

‘Mereka tidak berbicara tentang kemiskinan sebagai konsep, tetapi tentang tidak memiliki rumah yang layak, makanan yang cukup, atau tempat untuk mengerjakan PR.’

Laporan tersebut mengungkapkan kondisi anak-anak yang harus berbagi kamar tidur berjamur, menghadapi gigitan tikus, kekurangan air untuk mandi, hingga tidak memiliki pemanas saat musim dingin. Beberapa bahkan harus menempuh perjalanan jauh ke sekolah karena tinggal jauh dari pusat kota.

Lebih menyedihkan lagi, banyak anak mulai menerima kondisi ini sebagai hal biasa.

‘Ini sangat memprihatinkan. Di salah satu negara terkaya di dunia, seharusnya para pemegang kekuasaan merasa malu bahwa masa depan anak-anak ditentukan oleh kondisi finansial,’ ujar De Souza.

Menurut data pemerintah, hingga April 2024 tercatat 4,5 juta anak hidup dalam kemiskinan di Inggris. Namun, strategi utama Partai Buruh untuk mengatasi kemiskinan anak ditunda hingga musim gugur mendatang, di tengah tekanan untuk mencabut kebijakan pembatasan tunjangan dua anak.

Kebijakan yang diberlakukan sejak 2017 oleh Partai Konservatif ini membatasi pemberian Universal Credit dan tunjangan pajak hanya kepada dua anak pertama dalam satu rumah tangga. Akibatnya, menurut Child Poverty Action Group, sekitar 109 anak jatuh ke dalam kemiskinan setiap hari karena aturan ini.

Bridget Phillipson, Menteri Pendidikan dari Partai Buruh, mengakui bahwa perubahan arah pemerintah dapat menyulitkan pembatalan aturan tersebut.

‘Keputusan yang telah diambil dalam minggu lalu memang membuat keputusan di masa depan menjadi lebih sulit,’ ujarnya dalam acara Sunday with Laura Kuenssberg di BBC.

Institute for Fiscal Studies memperkirakan pencabutan batas dua anak akan menelan biaya sekitar 3,4 miliar poundsterling per tahun. Namun, kebijakan ini diyakini mampu mengangkat setidaknya 500.000 anak keluar dari kemiskinan relatif.

Laporan ini juga merekomendasikan kenaikan tunjangan anak secara otomatis mengikuti inflasi (triple lock child benefits), reformasi untuk mencegah keluarga tinggal di akomodasi sementara seperti bed and breakfast lebih dari enam minggu, dan transportasi bus gratis bagi semua anak sekolah di Inggris.

De Souza menekankan bahwa tidak ada solusi cepat untuk mengakhiri kemiskinan anak, namun mencabut batas dua anak adalah langkah yang paling mendesak. ‘Setiap strategi untuk mengakhiri kemiskinan anak harus dimulai dari sana,’ katanya.